Waktu-waktu Terakhir Trump Menjabat, Masih Bisa-bisanya Dia Buat China Meradang Lantaran Perintah Eksekutif Berikut

Intisari-Online.com - Pemerintahan Trump mengumumkan perintah eksekutif yang melarang investasi AS di perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer China pada Kamis (12/11/2020).

Hal ini semakin meningkatkan tekanan pada Beijing pasca pemilihan presiden AS.

Mengutip Reuters, perintah eksekutif tersebut dapat berdampak pada beberapa perusahaan terbesar China, termasuk perusahaan telekomunikasi China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd dan pembuat peralatan pengawasan Hikvision.

Langkah tersebut dirancang untuk mencegah perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya untuk membeli saham dari 31 perusahaan China yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan yang didukung oleh militer China awal tahun ini.

Baca Juga: Jika Perang Pecah Disebut Bakal Setara Perang Dunia I, Seperti Apa Perbandingan Kekuatan Militer China dan AS saat Ini?

Mulai 11 Januari, perintah eksekutif itu akan melarang pembelian sekuritas perusahaan tersebut oleh investor AS.

Transaksi yang dilakukan untuk melepas kepemilikan di perusahaan akan diizinkan hingga 11 November 2021.

"China semakin mengeksploitasi modal dari Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan perangkat keamanan lainnya," demikian bunyi perintah eksekutif yang dikeluarkan Gedung Putih.

Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Baca Juga: Inilah Pengemis Terkaya di Dunia, Harga Rumahnya Saja Rp1,6 Miliar Padahal Pekerjaan Tetapnya Hanya Sebagai Pengemis, Jangan Kaget Tahu Penghasilannya Dalam Sebulan

Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro memperkirakan bahwa setidaknya setengah triliun dolar kapitalisasi pasar diwakili oleh perusahaan China dan anak perusahaan mereka.

"Ini adalah perintah eksekutif besar-besaran yang dirancang untuk menghentikan ibu kota Amerika menuju militerisasi China," katanya kepada wartawan melalui panggilan telepon kepada Reuters.

Langkah tersebut adalah inisiatif kebijakan besar pertama oleh Presiden Donald Trump sejak kalah dalam pemilihan 3 November dari pesaingnya asal Demokrat Joe Biden dan menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mengambil keuntungan dari masa-masa terakhir kepemimpinannya untuk menindak China.

Baca Juga: China dan AS Kini Menuju Perang Besar yang Setara dengan Perang Dunia I: 'Hampir Tidak Mungkin Dikendalikan'

Biden telah memenangkan cukup banyak negara bagian yang menjadi medan pertempuran untuk melampaui 270 suara elektoral yang dibutuhkan di Electoral College yang menentukan siapa presiden berikutnya.

Akan tetapi, Trump dari Partai Republik sejauh ini menolak untuk menyerah, dengan alasan klaim penipuan pemungutan suara yang tidak berdasar.

Baca Juga: Jauh-Jauh Diundang Ke Indonesia Buat Latih Militer Indonesia, Master Karate Asal Jepang Ini Malah Langsung Tumbang Saat Uji Coba dengan Orang Indonesia, Padahal Baru Gunakan Satu Jurus

Tindakan Trump tersebut kemungkinan akan semakin memperuncing hubungan yang sudah rumit antara dua negara dengan perekonomian teratas dunia, yang berselisih tentang penanganan pandemi virus corona di China dan langkahnya untuk memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong.

Baca Juga: Gagah Balik Mengancam AS saat Digertak Fasilitas Nuklirnya Bakal Diserang, Ternyata Ini Perbandingan Kekuatan Militer Iran dan AS

Biden belum menjabarkan strateginya terhadap China secara rinci, tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa dia akan melanjutkan pendekatan yang sulit ke Beijing.

Namun, masih belum jelas bagaimana reaksi investor.

Perintah eksekutif tersebut melarang transaksi, yang didefinisikan sebagai "pembelian," sehingga investor secara teknis dapat menahan investasi saat ini.

Baca Juga: 'Hanya Presiden Biden yang Bisa Mencegahnya', Banyak Pakar Khawatirkan Pecahnya Perang AS dan China yang Bisa Lebih Ngeri Daripada Perang Dunia I

Meskipun dokumen tersebut tidak menjelaskan hukuman khusus untuk pelanggaran, hal itu memberi Departemen Keuangan kemampuan untuk meminta "semua kekuasaan" yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, yang mengizinkan penggunaan sanksi berat.

Baca Juga: Nagorno-Karabakh Jadi Milik Azerbaijan Lagi, Negara Itu Tuntut Armenia Atas Kerusakan di Karabakh Selama 30 Tahun

(*)

Artikel ini pernah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Di sisa masa jabatan, Trump kembali bikin China meradang lewat perintah eksekutif ini"

Artikel Terkait