Advertorial
Intisari-Online.com - Perannya dalam mengamankan Timor Leste ketika terjadi kerusuhan usai referendum tahun 1999 membuat Australia tampil bak pahlawan.
Seperti diketahui, kerusuhan pecah usai referendum Timor Leste tahun 1999 yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas warganya menolak integrasi dengan Indonesia, dengan kata lain menginginkan kemerdekaan.
Diyakini militan pro-integrasi memulai serangan terhadap warga sipil dan meluas menjadi kerusuhan di seluruh Timor Leste, saat itu dikenal Timor Timur.
Kerusuhan yang diduga menewaskan 1.400 penduduk tersebut kemudian membuat PBB menurunkan pasukan resminya, bernama Interfet, untuk membangun dan memelihara perdamaian di Timor Leste.
Meskipun merupakan pasukan resmi PBB, namun sebagian besar pasukan tersebut terdiri dari personel Angkatan Pertahanan Australia.
Itulah bagaimana Australia dapat mengaku pahlawan bagi Timor Leste dalam upayanya membangun hubungan diplomatik dengan negara tetangganya.
Namun, rupanya pemerintah Australia pernah menolak untuk menawarkan tempat berlindung yang aman kepada ribuan orang Timor Leste pro-kemerdekaan setelah negara tersebut merdeka.
Melansir smh.com.au (2/1/2020), pemerintah Howard menolak untuk menawarkan tempat berlindung yang aman kepada sekitar 1.500 orang Timor-Leste pro-kemerdekaan yang diyakini oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terancam di Indonesia.
Sebaliknya, dokumen kabinet dari 1998-99 yang dirilis oleh Arsip Nasional Australia menunjukkan bahwa pemerintah menerima nasihat dari pasukan Australia di Timor Leste bahwa aman bagi kelompok pro-kemerdekaan untuk kembali ke tanah air mereka.
Sebuah makalah penjelasan kepada kabinet dari menteri imigrasi Philip Ruddock mengurai alasannya.
Makalah tersebut mencatat bahwa 1500 orang Timor bisa lebih "mudah berubah dan menuntut" daripada kelompok orang Timor lain yang sudah berlindung di Australia.
Sementara itu, Pemerintah Australia pun sebelumnya menolak menerima para pemimpin Timor karena takut mereka akan membangun pemerintahan di pengasingan dan merusak hubungan Australia dengan Indonesia, yang menduduki Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1999.
Profesor Clinton Fernandes, seorang ahli Timor-Leste dari Universitas NSW, mengatakan Indonesia telah melakukan tindakan brutal terhadap Timor Leste selama pendudukan dan pengunduran dirinya.
"Kehancuran di dalam Timor sungguh luar biasa," kata Profesor Fernandes. "Ekonomi telah dikurangi hingga tahun 1920-an."
Selain itu, Australia memang menerima satu kelompok yang terdiri dari sekitar 1500 orang Timor pada tahun 1999 yang telah berlindung di kompleks Misi Bantuan PBB di Timor Leste.
Namun, dokumen kabinet menunjukkan pemerintah Howard diminta oleh PBB untuk mengizinkan 1.500 orang lagi yang telah "diidentifikasi oleh Komisi Tinggi PBB sebagai Pengungsi yang berada dalam risiko paling besar karena afiliasi pro-kemerdekaan mereka".
Sementara pengarahan Ruddock mengatakan kelompok itu, yang sejalan dengan kelompok payung pro-kemerdekaan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT), akan mahal untuk dipindahkan.
"Sifat kelompok CNRT juga akan membutuhkan pemeriksaan karakter yang lebih ketat, mengingat potensi identitas palsu atau calon non-bonafide ditanamkan di antara pengungsi asli," kata makalah Ruddock.
Makalah tersebut mencatat dua dari 1500 pengungsi aneh sebelumnya telah "membutuhkan pengawasan yang sangat cermat".
Kemudian, alih-alih menerima para pengungsi, pemerintah Australia justru merekomendasikan mereka untuk dikirim kembali ke Timor Timur dari Indonesia.
Australia sendiri dikenal telah lama memainkan peran yang berpengaruh dan kontroversial di Timor Leste.
Negara tersebut tidak menentang invasi Indonesia pada tahun 1975 dan memberikan pengakuan hukum atas kekuasaan Indonesia di negara tersebut pada tahun 1979.
Namun pada tahun 1998, setelah jatuhnya pemerintahan Suharto, Perdana Menteri John Howard menulis surat kepada Presiden Indonesia BJ Habibie, mendesaknya untuk memberikan otonomi Timor dan jalan menuju pemungutan suara untuk penentuan nasib sendiri.
Ketika Timor Leste memilih kemerdekaan pada tahun 1999 dan kekerasan meletus, Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian internasional.
Tetapi Profesor Fernandes mengatakan bahwa keputusan itu diambil hanya "di bawah tekanan dan kemarahan publik" karena Australia masih ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari