Advertorial
Intisari-Online.com -Sebuah laporan rahasia menyebutkan Korea Utara tengah mengembangkan program nuklir mini yang membuat beberapa negara ketar-ketir.
Tentu saja laporan berikut dengan reaksi negara-negara tersebut, juga PBB, dianggap sangat tak biasa.
Sebab, jika biasanya pengembangan nuklir dalam bentuk raksasa yang membuat risau, kali ini justru 'hanya' sebuah program nuklir mini.
Namun, dalam laporan tersebut akhirnya terungkap tujuan sebenarnya dari Korea Utara mengembangkan miniatur nuklir.
Sebuah tujuan yang akan membuat lawan-lawannya ketar-ketir karena akan kesulita menghadapinya.
Apakah tujuan yang dimaksud? Mari kita simak ulasannya berikut ini.
Reuters memberitakan, laporan oleh panel ahli independen PBB mengatakan bahwa negara-negara, yang tidak diidentifikasi, meyakini enam uji coba nuklir Korea Utara yang lalu kemungkinan membantu negara itu mengembangkan perangkat nuklir mini.
Pyongyang belum melakukan uji coba nuklir sejak September 2017.
Laporan sementara yang didapat Reuters, diserahkan kepada 15 anggota komite Dewan Keamanan untuk sanksi Korea Utara pada hari Senin.
"Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental," demikian laporan tertulis.
Menurut laporan tersebut, satu negara anggota menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir.
Sementara itu, pada pekan lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan, tidak akan ada peperangan lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keamanan dan masa depannya meskipun ada tekanan dari luar dan ancaman militer.
Laporan PBB mengatakan, salah satu negara, yang tidak diidentifikasi, menilai bahwa Korea Utara mungkin berusaha untuk mengembangkan miniaturisasi lebih lanjutagar sesuai dengan hulu ledak rudal balistiknya
Hal ini memungkinkan penggabungan peningkatan teknologi seperti paket bantuan penetrasi atau mengembangkan beberapa sistem hulu ledak.
Sekadar mengingatkan, Korea Utara telah dikenai sanksi oleh PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Hingga saat ini, Dewan Keamanan PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong dana untuk program-program tersebut.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, tetapi gagal untuk membuat kemajuan terkait imbauan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi.
Pada Mei 2018, Korea Utara menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, yang menurut Pyongyang adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri pengujian nuklir.
Tetapi mereka tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran situs tersebut.
Laporan PBB mengatakan, karena hanya pintu masuk terowongan yang diketahui telah dihancurkan dan tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif, satu negara telah menilai bahwa Korea Utara dapat membangun kembali dan menginstal ulang dalam waktu tiga bulan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung uji coba nuklir.
Para pakar PBB mengatakan, Korea Utara melanggar sanksi, termasuk melakukan ekspor batubara maritim ilegal, meskipun Korea Utara menangguhkan ini untuk sementara waktu pada periode antara akhir Januari dan awal Maret 2020 karena pandemi virus corona.
Tahun lalu, para pakar PBB mengatakan Korea Utara telah menghasilkan dana sekitar US$ 2 miliar lewat serangan cyber yang luas dan canggih untuk mencuri dari bank dan pertukaran mata uang kripto.
"Panel terus menilai bahwa penyedia layanan aset virtual dan aset virtual akan terus tetap menjadi target yang menguntungkan bagi Republik Rakyat Demokratik Korea untuk menghasilkan pendapatan, serta menambang cryptocurrency," kata laporan terbaru itu seperti yang dilansir Reuters.
Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Laporan rahasia: Korut kembangkan perangkat nuklir agar sesuai dengan rudal balistik".