"Itu [isu rasialisme] tidak akan dieksploitasi, jika tidak ada [kasus rasialisme], kan? Memang isu rasialisme ada dan mometum itu dimanfaatkan untuk melakukan kritik pada Indonesia," kata Cahyo.
"Rasialisme adalah dasar dari kebijakan yang diskriminatif secara politik, ekonomi dan budaya," tambahnya.
Di bidang politik, kata Cahyo, diskriminasi masih bisa terlihat dari kebijakan resolusi konflik pemerintah di Papua, yang tidak mengakomodir masyarakat Papua.
Cahyo mengatakan konflik di Papua masih sering diselesaikan dengan "cara represi dan penggunaan pasal-pasal makar". Pendekatan itu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah di Aceh, ucapnya.
Ia lanjut mengkritik pasal makar yang sering dikenakan terhadap masyarakat Papua.
"Pandangan umum itu orang asli Papua ingin merdeka. Padahal tidak semua orang Papua ingin merdeka," ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, mengatakan ia mengamati sering adanya 'stigma separatis' yang kerap disematkan pada sejumlah orang Papua.
Selain itu, Cahyo Pamungkas juga menyoroti kebijakan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat, yang saat ini disebutnya masih tertinggal karena keterbatasan akses.
Baca Juga: Hadapi Corona;10 Tips Makan Sehat Selama Masa Tanggap Darurat Covid-19
"Dalam hal ini, pemerintah sering dipandang melakukan pembiaran dan diskriminasi," ujarnya.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?
Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR