Advertorial
Intisari-Online.com -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan dana yang sangat besar dalam rangka menjalankan programPemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi Indonesia akan membaik setelah terpuruk sangat dalam selama pandemi virus corona.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak disambut dengan positif oleh para pakar ekonomi.
Bahkan, program PEN tersebut malah disebut sebagai program yang 'tak jelas' dan hanay 'omong kosong'.
Baca Juga: Kabar Baik! Sri Mulyani Pastikan THR untuk PNS Cair Paling Lambat 15 Mei 2020
PEN sendiri nantinya akan berupa dukungan bagi perusahaan plat merah di tengah meluasnya dampak ekonomi karena corona virus disease 2019 (Covid-19).
Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan dari awal program ekonomi penanganan Covid-19 tidak jelas.
Menurutnya akar permasalahan dari Covid-19 dapat diatasi dengan pelebaran anggaran social safety net.
“Prioritas utama adalah perlindungan sosial dahulu, omong kosong ketika sibuk wacana program pemulihan ekonomi tapi belum menangani Covid secara dasar. Sebab eksekusi penyaluran di lapangan polemik,” kata Enny kepada Kontan.co.id, Senin (11/5).
Dari sisi pembiayaan anggaran program PEN, Enny mengimbau agar pemerintah cermat mencari peluang utang di tengah Covid-19.
“Karena tidak mudah dapat pinjaman kalau situasi begini, termasuk pinjaman ke lembaga internasional,” ujar Enny.
Enny berharap aturan turunan PEN harus jelas agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Karena sejauh ini banyak UMKM yang mengajukan restrukturisasi perbankan tapi berbelit, sementara dari perbankan kaget karena banyak sekali. Ini perlu diwaspadai karena bisa memicu krisis keuangan,” tambah Enny.
Asal tahu saja, berdasarkan draf Rapat Kerja (Raker) tertutup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang dihimpun Kontan.co.id, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 318,09 triliun.
Sebagai informasi,Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani Covid-19.
Alokasi anggaran PEN sendiri nantinya akan menyangkutsembilan langkah pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, subsidi bunga untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ulta Mikro (UMi) sebanyak Rp 34,15 triliun.
Kedua, insentif perpajakan untuk UMKM, dunia usaha, dan masyarakat sebesar Rp 63,01 triliun.
Ketiga, subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam rangka program biodiesel 30% atau B-30 sebanyak Rp 2,78 triliun yang diterima Badan Layanan Umum (BLU) terkait.
Keempat, percepatan pembayaran kompensasi dan penugasi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat sebesar Rp 94,23 triliun.
Kelima, sebanyak Rp 25 triliun sebagai stimulus dukungan pariwisata berupa diskon tiket, hotel, hingga voucher makanan melalui aplikasi online.
Keenam, penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sebanyak Rp 6 triliun.
Ketujuh, penyertaan modal negara (PMN) sebanyak Rp 25,27 triliun untuk lima BUMN.
Kedelapan, talangan modal kerja BUMN sebanyak Rp 32,65 triliun.
Kesembilan, penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi Rp 35 triliun.
Artikel ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Pemerintah anggarkan Rp 318,09 triliun untuk pulihkan perekonomian, ini kata Indef".