Secara terpaksa, Suparni berencana ikut program BPJS dengan biaya iuran Rp25.000 per bulan per anggota keluarga.
(Baca juga: Lewat BPJS-TK, Anak TKI yang Meninggal Dunia Diberi Beasiswa Sampai Lulus Serta Santunan Rp85 Juta)
Artinya untuk empat orang anggota keluarga termasuk calon bayi ia harus merogoh kocek Rp100.000 per bulan.
"Iuran BPJS Rp100.000 per bulan itu sungguh berat bagi keluarga kami. Namun saya tidak mau kejadian teman saya anaknya meninggal karena tak ada jaminan kesehatan terjadi pada saya," ujarnya pelan.
Suparni tidak sendiri, ada banyak perempuan hamil lainnya mengalami hal serupa.
Pengurus Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Seluma, Meri Oktarina mengatakan, ketakutan Suryani rata terjadi di sebagian besar perempuan desa.
Meri menjelaskan, KPI Kabupaten Seluma memiliki tiga posko Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana sebagian besar pengaduan yang diterima terkait terkendalanya akses manfaat jaminan kesehatan.
"Tidak adanya kepastian terhadap jaminan kesehatan ini kadang yang memperburuk kondisi kehamilan ibu," jelasnya.
Meri menilai, kesadaran pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat wajib ditumbuhkan.
Namun persoalannya, jika hari ini mereka tidak berpartisipasi dalam jaminan kesehatan mandiri itu karena memang tidak mampu.
Penulis | : | Ade Sulaeman |
Editor | : | Ade Sulaeman |
KOMENTAR