Dengan dasar gagasan ini, ia pun menuliskan: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”
Setelah teks proklamasi disusun, pertemuan diakhiri dengan pengumuman dari Bung Karno bahwa proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 WIB di halaman rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta.
Awalnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Lapangan Ikada. Akan tetapi, pasukan Jepang yang terus berpatroli di sekitar Lapangan Ikada menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi kemudian dipindah ke rumah Bung Karno.
"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05. Atas Nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.”
Ada beberapa peristiwa yang mengawali peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, dua di antaranya adalah pembentukan BPUPKI dan Peristiwa Rengasdengklok.
Pembentukan BPUPKI
Ketika posisi Jepang semakin terdesak karena Perang Asia Pasifik di akhir 1944, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) akhirnya dibentuk. Badan ini adalah wujud pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia.
Tapi Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan Sekutu.
Tak hanya itu Jepang juga masih berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan Sekutu. Tujuan pembentukan BPUPKI oleh Jepang memiliki beberapa tujuan.
Di antaranya adalah menarik simpati rakyat Indonesia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Jepang juga ingin mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.
BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang sebagai pengawas. BPUPKI terdiri atas dua badan, yakni Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat.
Badan perundingan diisi oleh seorang kaico (ketua), dua orang fuku kaico (ketua muda atau wakil ketua), dan 60 orang iin atau anggota. Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan jabatan wakil ketua dipegang oleh Hibangase Yosio (Jepang) dan Soeroso. Adapun dalam perjalanannya, BPUPKI membentuk panitia sembilan dengan diketuai Sukarno.