Posisi ketiga diraih oleh PNI yang hanya meraih 6,9 persen suara (20 kursi).
Sementara itu, partai-partai lain, seperti Parkindo hanya mendapat tujuh kursi dan Partai Katolik memperoleh tiga kursi.
Sedangkan Partai Murba dan IPKI sama sekali tidak memperoleh kursi di DPR.
Dari hasil tersebut, di mana Golkar yang menguasai DPR dan MPR, maka MPR menyatakan bahwa pada Pemilu 1977 hanya akan ada tiga peserta saja.
Setelah itu, tanggal 5 Januari 1973, partai-partai Islam seperti NU, PSII, dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lima hari setelahnya, 10 Januari 1973, Kelompok Demokrasi Pembangungn memfusikan diri ke dalam satu partai bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Meskipun beberapa partai telah memfusikan diri, partai-partai tersebut tetap tidak bisa bebas bergerak.
Presiden Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI lewat Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementerian Dalam Negeri.
Empat tahun berselang, tahun 1977, PPP, PDI, dan Golkar bertarung dalam Pemilu 1977 untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD.
Hasilnya, Golkar kembali unggul dengan perolehan suara 62, 1 persen.
Dampak Fusi Parpol
Meskipun tujuan Fusi Parpol adalah untuk menstabilkan politik, Fusi Parpol justru memberikan dampak baru, yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern.
Ditambah lagi dengan adanya UU RI No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya di mana parpol tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya.
Dalam perkembangannya, Fusi Parpol justru hanya dijadikan sebagai langkah awal Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.
Begitulah, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik pada 1973, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Tujuannya adalah untuk stabilitas politik.
Dapatkan artikel terupdate dari Intisari-Online.com di Google News