Pemerintah Orde Baru juga berupaya untuk mengembalikan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Beberapa upaya pemerintah Orde Baru dalam menerapkan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah sebagai berikut:
- Kembali menjadi anggota PBB. Pada tahun 1966, Indonesia mengajukan permohonan untuk kembali menjadi anggota PBB setelah sebelumnya keluar pada tahun 1965.
Permohonan ini diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 1966.
Dengan kembali menjadi anggota PBB, Indonesia dapat berpartisipasi dalam forum internasional dan menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota PBB lainnya.
- Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian damai di Bangkok, Thailand, yang mengakhiri konfrontasi yang berlangsung sejak tahun 1964.
Konfrontasi ini dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme Inggris.
Dengan berakhirnya konfrontasi, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan.
- Membuka hubungan diplomatik dengan Singapura. Pada tahun 1966, Indonesia mengakui kemerdekaan Singapura yang sebelumnya merupakan bagian dari Federasi Malaysia.
Pengakuan ini dilakukan melalui perantaraan Duta Besar Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman. Dengan demikian, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dimulai dengan baik dan saling menghormati.
- Ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Pada tahun 1967, Indonesia bersama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina membentuk Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand.
Baca Juga: Peristiwa Supersemar Yang Misterius, Inilah Tonggak Sejarah Yang Menandai Lahirnya Orde Baru