Intisari-online.com - Politik luar negeri bebas aktif adalah salah satu prinsip dasar yang dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaannya.
Lalu, seperti apa upaya pemerintah Orde Baru dalam menerapkan politik luar negri bebas aktif.
Prinsip ini mengandung makna bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan blok politik atau militer manapun, tetapi akan berusaha menjalin hubungan baik dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan, non-intervensi, dan perdamaian.
Prinsip ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di dunia.
Namun, dalam pelaksanaannya, politik luar negeri bebas aktif Indonesia mengalami beberapa perubahan seiring dengan pergantian pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, politik luar negeri Indonesia cenderung revolusioner dan konfrontatif, terutama terhadap negara-negara Barat yang dianggap sebagai penjajah dan imperialisme.
Indonesia juga lebih dekat dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang merupakan negara komunis.
Hal ini menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia menjadi tegang.
Indonesia juga keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap keanggotaan Malaysia.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Pemerintah Orde Baru berusaha untuk memperbaiki citra dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional, khususnya negara-negara Barat yang dianggap sebagai mitra pembangunan.
Baca Juga: Mengungkap Peristiwa Malari 1974, Sejarah Kelam yang Terlupakan oleh Bangsa Indonesia