Perbedaan antara peradilan militer dan peradilan umum dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
1. Subjek hukum. Peradilan militer hanya mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer atau pelanggaran disiplin.
Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, seperti pembangkangan, penyelewengan senjata, atau pengkhianatan.
Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap kode etik dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, seperti tidak menghormati atasan, tidak menjaga kebersihan, atau tidak hadir dalam apel.
Peradilan umum mengadili semua warga negara yang melakukan tindak pidana umum.
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang melanggar hukum pidana nasional, seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau narkoba.
2. Objek hukum. Peradilan militer menggunakan hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Hukum acara pidana militer adalah hukum acara yang mengatur proses penegakan hukum terhadap tindak pidana militer.
Hukum acara tata usaha militer adalah hukum acara yang mengatur proses penyelesaian sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
Peradilan umum menggunakan hukum acara pidana umum dan hukum acara perdata sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Hukum acara pidana umum adalah hukum acara yang mengatur proses penegakan hukum terhadap tindak pidana umum.