Intisari-online.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sejumlah 204.807.222 orang, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
Jumlah ini naik sekitar 1,5 juta dari DPT Pemilu 2019 yang berjumlah 203.264.014 orang.
Dari total DPT yang ditetapkan, sebagian besar merupakan pemilih milenial, yaitu mereka yang berusia antara 17 hingga 40 tahun pada saat pemungutan suara.
Menurut data KPU, pemilih milenial mencapai 68.822.389 orang atau 33,60 persen dari total DPT.
Pemilih milenial menjadi mayoritas di beberapa provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Ketiga provinsi ini menjadi sasaran bagi partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024.
Menurut pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, daerah-daerah gemuk pemilih itu memang sudah menjadi target partai politik untuk mendapatkan suara pada perhelatan Pemilu 2024.
Tiga provinsi dengan jumlah penduduk banyak ini dianggap sebagai pasar suara dalam memenangkan kontestasi lima tahunan.
"Saya kira jauh sebelum pengumuman DPT pun berdasarkan catatan dari partai sendiri, pengalaman di pemilu sebelumnya memang daerah-daerah yang disebutkan itu memang lumbung suara, dan itu sudah sejak lama dan jadi pusat perhatian mereka, yang karena disitu lah sebetulnya partai punya peluang untuk menambah suara," kata dia.
Untuk itu, dia memprediksi wilayah itu akan menjadi medan pertempuran sengit bagi para parpol. Terlebih bagi para calon legislatif, harus berjuang lebih keras lantaran berada di 'dapil neraka'.
"Karena ini sudah menjadi kesadaran semua partai pemilu, saya kira akan menjadi sengit ya di situ. Dan memang dapil dapil yang ada di provinsi itu menjadi dapil neraka karena banyak 'jagoan jagoan' juga di situ dan energi partai dikerahkan lumayan besar," kata dia.
Baca Juga: KPU Didorong Bangun Sistem Teknologi Informasi Pemilu Terintegrasi
Juga terkait dengan pilpres, Firman menambahkan, provinsi ini itu akan menjadi arena pertarungan untuk pasangan capres cawapres.
Kondisi tersebut sudah disadari oleh timses bayangan dari masing masing kandidat.
"Itu akan menjadi sasaran, makanya juga mengapa kemudian cawapres ini belum c onform juga, karena saya kira mempertimbangkan persoalan bagaimana cawapres itu nanti bisa menarik perhatian masyarakat di provinsi tersebut. Dengan suara terbesar itu, jadi cukup atraktif untuk masyarakat di sana. Saya kira bukan rahasia umum bahwa timnya para capres mengharapkan bahwa nanti cawapresnya akan cukup mendongkrak suara mereka di provinsi dengan suara besar itu," terang guru besar ilmu politik Universitas Indonesia ini.
Meski jadi basis suara, Firman menilai, tiga provinsi itu bukanlah sebagai penentu kemenangan bagi para kontestan dalam Pemilu 2024.
Kendati Dia menekankan, para parpol harus menggarap secara serius potensi suara yang ada di tiga provinsi tersebut.
"Setidaknya jangan sampai berantakan di provinsi itu, kalau untuk pilpres, saya kira itu harus betul-betul jadi perhatian," kata dia.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa penetapan DPT ini merupakan hasil rekapitulasi data pemilih di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan luar negeri.
Ia menegaskan bahwa DPT ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika kependudukan.
"DPT ini masih bersifat sementara, masih bisa berubah karena ada dinamika kependudukan, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang baru berusia 17 tahun, dan sebagainya," kata dia.
Hasyim juga mengatakan bahwa KPU akan terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala hingga menjelang hari pemungutan suara.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memeriksa data kependudukan mereka di Disdukcapil dan data pemilih mereka di KPU.
Baca Juga: KPU: Harus Ada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Penyelenggara Pemilu 2024
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk memeriksa data kependudukan mereka di Disdukcapil dan data pemilih mereka di KPU. Jika ada kesalahan atau perubahan, segera laporkan kepada petugas KPU di tingkat desa/kelurahan," ujar dia.
Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Pemilu ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan demokratis.