Intisari-Online.com - Inilah sejarah latar belakang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 menjadi pemberontakan besar pertama yang terjadi pasca-Kemerdekaan Indonesia.
Puncaknya terjadi pada 18 September 1948 dengan kota Madiun, yang kala itu merupakan daerah yang tersisa sebagai benteng terakhir FDR, berhasil diduduki oleh para pemberontak.
Sebelum itu, Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan dilancarkannya propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Pemberontakan ini juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara.
Penembakan dilakukan kepada Kolonel Sutarto. Selain itu, penculikan serta pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama, RM Ario Soerjo, yang tengah berkunjung ke Ngawi.
Penculikan dan pembunuhan pun dilakukan kepada Dr Moewardi yang merupakan tokoh dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 sendiri adalah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Republik Indonesia dan mengganti landasan negara.
Pemberontakan ini berhasil dipadamkan pada akhir tahun 1948, dengan para tokoh pemberontakan ditangkap dan dieksekusi.
Pada 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan pada 31 Oktober 1948, Musso ditembak mati ketika sedang bersembunyi di kamar kecil.
Sebulan kemudian, yaitu pada 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap.
Sementara itu, Amir menghadapi nasib yang sama. Ia ditangkap pada 4 Desember 1948. Ia diekseski pada 19 Desember 1948 bersama dengan Maruto, Djoko, Suripno, dan FDR lain.
Lalu, apa latar belakang Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang menjadi pemberontakan besar pertama di Indonesia tersebut?
Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin
Permasalahan yang menjadi latar belakang pemberontakan PKI Madiun sangat kompleks.
Tetapi, latar belakang pemberontakan PKI Madiun ini diawali oleh jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin.
Amir Sjarifuddin sendiri dikenal sebagai sosok yang menorehkan perjuangan dalam tiga masa. Yaitu sejak pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, hingga tiga tahun masa pertama Revolusi.
Setelah Indonesia merdeka, Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri Indonesia.
Sebelumnya ia juga menjadi menteri penerangan hingga menteri pertahanan.
Namun, ketika Amir Sjarifuddin menjabat sebagai perdana menteri, ia dianggap membawa kerugian bagi Indonesia saat menjadi delegasi dalam Perjanjian Renville.
Ia tidak lagi mendapat dukungan, sejumlah partai politik menarik dukungannya dari pemerintah.
Kabinet Amir Sjarifuddin pun mengalami kejatuhan, kemudian digantikan Kabinet Mohammad Hatta.
Fraksi Amir sempat ditawari posisi, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci.
Hatta akhirnya membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri setelah tidak dicapainya kesepakatan.
Pembentukan FDR, Berisi Partai dan Organisasi Sayap Kiri
Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948.
dalam rapat tersebut, dihasilkan keputusan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
FDR adalah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri (komunis) yang didirikan pada Februari 1948.
Front ini terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya.
Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal. Program FDR fokus untuk menentang program Kabinet Hatta.
FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI-Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota.
Kebencian FDR terhadap pemerintah semakin bertambah kala Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhalun komunis yang tidak terlatih.
FDR mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh.
Kembalinya Musso Semakin Memanaskan Situasi di Tanah Air
Atas pemogokan buruh yang didorong oleh FDR, Pemerintah pun marah dan menuding hal itu sebagai tindakan yang membahayakan Republik.
Kemudian, situasi Semakin memanas setelah kembalinya Musso.
Musso adalah tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke Uni Soviet, ia kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri.
Mereka lantas melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan komunisme.
Peristiwa inilah yang dijadikan alasan untuk melancarkan kampanye anti-PKI dan melakukan penculikan perwira kiri.
Itulah latar belakang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
Presiden Soekarno pada 19 September 1948 malam, menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Musso sudah membentuk "Republik Soviet Indonesia".
Selain itu, sejumlah cara juga dilakukan Presiden Soekarno untuk memadamkan pemberontakan ini.
Mengutip kemendikbud.go.id, untuk mengakhiri pemberontakan itu, pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Muso-Amir.
Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri.
Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI, sementara beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti D.N Aidit dan Lukman.
Dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, diperkirakan korbannya mencapai 24.000 orang, 8.000 di antaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo.
(*)