Sementara itu, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan presentase terendah, yaitu 40,81 persen.
3. Provinsi dengan indeks demokrasi terburuk
Papua menjadi salah satu provinsi dengan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terburuk pada 2019.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Papua merupakan daerah dengan skor IDI terendah yaitu 65,25. Tercatat skor terendah lainnya didapat Papua Barat dengan skor 57,62.
4. Provinsi dengan indeks integritas KPK terendah
Label ini didapat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja pemerintahan.
Survei tersebut menunjukkan Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang memiliki indeks paling rendah.
Bahkan dengan indeks rata-rata yang didapatnya, provinsi tersebut masuk dalam kategori sangat rentan tindak pidana korupsi.
"Indeks rata-rata Papua dan Papua Barat 64 atau yang terendah dibanding wilayah lain di Indonesia," ujar Kepala Satuaan Tugas 1 Pencegahan KPK Tri Gama Reva di Jayapura, Selasa (23/8/2022).
5. Provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan terburuk
Pada 2016, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai, mengungkapkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan di provinsi ini terburuk di Indonesia, terutama sanitasi lingkungan.
Selain sanitasi lingkungan, kematian ibu dan anak juga tinggi di Papua.
Kondisi di Papua, terutama soal gizi buruk, juga menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bahkan pada 2018, Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis.
Elver mengatakan, hal itu memalukan bagi negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya alam melimpah.
Ia mengungkapkan, kasus Asmat mencerminkan bagaimana gizi buruk masih menjadi masalah sangat serius bagi Indonesia, meski tingkat pertumbuhan dan produktivitas pangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengelolaan pangan buruk dan minim akses kesehatan layak.
(*)