Menurutnya, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran, demi memulihkan ekonomi Malaysia pascapandemi.
Menurut Lim, banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja.
Apalagi pada saat ini kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta nilai ringgit yang terus terdepresiasi.
Ketua Nasional DAP, Lim Guan Eng, terus mendesak perdana menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri.
Karena kedua kementerian itu tidak efisien dan kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia, soal perekrutan tenaga kerja.
Sementara Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yakoob meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini.
Menurut Ismail hal ini harus dilakukan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia.
Sedangkan Indonesia sendiri, menilai Malaysia tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani April 2022.
Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam jumpa pers, Kamis (14/7/32022) menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Perekrutan tenaga kerja harus dilakukan melaluis satu kanal, namun Malaysia melakukan pembukaan perekrutan sendiri dengan cara online, yang tidak ada dalam nota kesepakatan.
Ini membuat pekerja Indonesia rentan dieksploitasi dan melanggar undang-undang No 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran.