Perkara di Ukraina Belum Kelar, Rusia Malah Sudah Memanas dengan Negara Asia Ini, Berawal Dari Sengketa Pulau Ini Sampai Menolak Perjanjian Damai

Intisari-online.com - Berdasarkan perjanjian pertukaran bebas visa antara Kepulauan Kuril Selatan Rusia dan Jepang pada tahun 1991 dan perjanjian pada tahun 2018.

Pada 1999 secara sederhana aturan perjalanan bagi orang Jepang yang ingin mengunjungi bekas kediaman mereka di Kuril Selatan.

Kepulauan Kuril Selatan adalah sekelompok empat pulau di selatan Kepulauan Kuril yang disengketakan antara Rusia dan Jepang.

Tokyo menyebut kelompok pulau yang saat ini dikelola oleh Rusia sebagai Wilayah Utara.

Tapi, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Moskow akan menghentikan dialog dengan Jepang tentang kegiatan ekonomi bersama di Kuril Selatan/Wilayah Utara.

Lalu, mencegah Jepang melanjutkan posisinya sebagai mitra dialog sektoral Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Laut Hitam.

Mantan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia dan Jepang tidak akan pernah mencapai konsensus mengenai sengketa Kepulauan Kuril.

Medvedev, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan pengembangan Kepulauan Kuril lebih penting daripada negosiasi dengan Jepang , menurut kantor berita TASS.

Baca Juga: Padahal Baru Berjalan 3 Bulan pada Tahun 2022, Rupanya 3 Ramalan Baba Vanga Menjadi Kenyataan, Salah Satunya Perang Rusia-Ukraina

Baca Juga: Gara-Gara Perang Rusia-Ukraina, Ternyata Berpengaruh Pada Reputasi Amerika, Sekutu Amerika di Timur Tengah Ini Langsung Berpaling dari AS, Apa Penyebabnya?

"Rusia telah menolak untuk bernegosiasi tentang penandatanganan perjanjian damai dengan Jepang. Ini adalah langkah yang masuk akal dan sepenuhnya adil," kata Medvedev.

Menurut Medvedev, "jelas" bahwa Rusia dan Jepang tidak akan pernah mencapai kesepakatan tentang sengketa Kepulauan Kuril (Jepang menyebut Wilayah Utara).

"Kedua belah pihak tahu itu. Negosiasi sengketa Kepulauan Kuril telah lama menjadi formalitas," kata Medvedev, menurut TASS.

Pada tahun 2020, Rusia menyetujui amandemen Konstitusi, yang secara eksplisit melarang transfer wilayah ke negara asing, termasuk wilayah yang disengketakan seperti Kepulauan Kuril.

"Masalah ini benar-benar tertutup," Medvedev menekankan.

Setelah Moskow melancarkan operasi militer di Ukraina, Jepang ingin bersikap keras, bertindak sesuai dengan AS, dan menjatuhkan sanksi pada Rusia, kata Medvedev.

"Pembicaraan damai tidak ada artinya sekarang. Itu bagus," kata Medvedev.

Menurut Medvedev, Rusia ingin lebih fokus pada solusi untuk mengembangkan Kepulauan Kuril, "menghirup kehidupan baru" untuk wilayah ini.

Selama kunjungannya ke Kepulauan Kuril, Medvedv mengatakan bahwa dia telah melihat perubahan yang jelas, ketika lebih banyak infrastruktur, jalan, sekolah, bandara dibangun.

Setelah pembubaran Uni Soviet, Rusia dan Jepang secara bertahap memperbaiki hubungan. Warga negara Jepang dapat mengunjungi Kepulauan Kuril tanpa visa.

Baca Juga: Dijuluki ‘Prajurit dengan Kapak’, Kisah Dmitry Romanovich Ovcharenko, ‘Rambo Rusia’ dari Perang Dunia II, Gunakan Kapak jadi Senjata Andalan, Sekali Tebas Puluhan Kepala Musuh Terpenggal

Baca Juga: Berhubungan Badan Jadi Senjata Andalannya, Mata-mata Cantik Rusia Ini Bocorkan Cara Ampuh Mengorek Informasi Musuh Padahal Baru Berusia 18 Tahun

Dengan keputusan untuk mengakhiri perundingan, Rusia juga tidak lagi mengizinkan warga Jepang untuk mengunjungi Kepulauan Kuril.

Upaya negosiasi untuk membangun pusat ekonomi Rusia-Jepang di Kepulauan Kuril juga berakhir.

Pada 7 Maret, Rusia menerbitkan daftar negara dan wilayah "tidak bersahabat", termasuk Jepang, karena memberlakukan sanksi dan embargo terhadap Rusia, terkait dengan kampanye militer Rusia di Ukraina.