Intisari - Online.com - Republik Rakyat Luhansk (LPR) dihujani oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dengan tembakan artileri sampai 31 kali dalam 24 jam terakhir.
Dilansir dari Sputnik laporan itu berdasarkan sumber di Donbass.
“Ukraina juga menggunakan senjata berat,” ungkap juru bicara misi LPR ke Pusat Gabungan Kontrol dan Koordinasi (JCCC) dari rezim gencatan senjata di Donbass pada Jumat (18/2/2022).
"Dalam 24 jam terakhir, pasukan Ukraina telah melanggar rezim gencatan senjata sebanyak 31 kali," papar juru bicara itu, dilansir Sputnik pada Sabtu (19/2/2022).
Ditambahkan bahwa, "tentara Ukraina sudah menggunakan sistem artileri 122 milimeter, mortir kaliber besar, dan peluncur granat."
Dilaporkan juga sebelumnya bahwa pasukan Ukraina menghujani wilayah lain di Donbass dengan artileri.
“Tentara Ukraina telah menembakkan 18 peluru mortir 120 mm ke desa Zaitsevo, permukiman yang dikuasai Republik Rakyat Donetsk yang terletak di pinggiran kota Gorlovka,” ujar seorang perwakilan Republik Rakyat Donetsk (DPR) di Pusat Pengendalian dan Koordinasi Gabungan mengatakan kepada wartawan.
"Pada 19:40, penembakan direkam oleh formasi bersenjata Ukraina ke arah desa Zaitsevo. 18 ranjau ditembakkan," papar perwakilan itu.
Dikerahkannya sistem mortir 120 mm di zona konflik Donbass dilarang menurut Perjanjian Minsk, yaitu sebuah kesepakatan damai yang disepakati pada awal 2015 guna menegakkan gencatan senjata di Ukraina Timur dan akhirnya mengakhiri konflik sipil.
Tembakan mortir terjadi di tengah eskalasi besar-besaran hujan mortir, artileri dan tembakan senjata ringan di sepanjang garis kontak antara pasukan Ukraina dan milisi Donbass dalam dua hari terakhir.
Kedua belah pihak melaporkan puluhan pelanggaran gencatan senjata dan menyalahkan pihak lain atas insiden kekerasan tersebut.
Posisi menguntungkan Joe Biden bagaikan 'Sengkuni'
Invasi Rusia ke Ukraina memang tidak diharapkan oleh siapa saja, tetapi Amerika Serikat (AS) khususnya Joe Biden ternyata mendapat keuntungan darinya.
Mantan perwakilan AS Tulsi Gabbard, mengatakan jika pemerintahan Presiden Joe Biden justru ingin Rusia menyerang Ukraina.
Alasannya agar mereka dapat menjatuhkan sanksi "kejam" untuk negara itu.
Kepada Tucker Carlson dari Fox News pada hari Jumat lalu, Gabbard menyatakan bahwa Biden sebenarnya dapat menghindari perang.
Caranya dengan menjamin Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan aliansi militer NATO.
Tapi alih-alih melakukannya, AS malah memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina dapat terjadi dalam beberapa hari mendatang.
Oleh karenanya, dia menyarankan warga AS untuk pergi.
Padahal pemerintah Rusia secara konsisten menyangkal niatnya untuk menyerang Ukraina.
Carlson bertanya kepada Gabbard, yang juga calon presiden dari Partai Demokrat pada 2020, tentang potensi konflik antara Rusia dan Ukraina.
"Pertama-tama, Presiden Biden dapat mengakhiri krisis ini dan mencegah perang dengan Rusia dengan melakukan sesuatu yang sangat sederhana," kata Gabbard.
"Menjamin bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO."
"Karena jika Ukraina menjadi anggota NATO, itu akan menempatkan pasukan AS dan NATO tepat di depan pintu Rusia."
"Inilah yang menjadi hal yang tidak disukai Presiden Rusia Vladimir Putin."
"Sebab ini seperti akan merusak kepentingan keamanan nasional mereka," tuturnya.
Lanjut Gabbard, kenyataannya memang sangat tidak mungkin bahwa Ukraina akan pernah menjadi anggota NATO.
"Jadi pertanyaannya adalah 'mengapa presiden Biden dan para pemimpin NATO tidak mengatakan itu dan menjaminnya?'".
"Mengapa kita harus menghadapi kondisi ini padahal sangat jelas mereka bisa mencegah perang?".
Sikap AS dan NATO itu membuat mantan anggota kongres itu memiliki satu kesimpulan.
"Yaitu mereka benar-benar ingin Rusia menyerang Ukraina," tegas Gabbard.
Alasannya beragam.
Pertama, perang bisa memberi pemerintah Biden alasan yang jelas untuk memberikan sanksi kejam terhadap Rusia dan rakyat Rusia.
Kedua, industri militer adalah salah satu yang diuntungkan dari ini.
Gabbard berpendapat bahwa kompleks industri militer akan menghasilkan "atu ton lebih banyak uang daripada yang mereka lakukan untuk memerangi Al-Qaeda.
Diketahui Presiden Biden telah berulang kali mengatakan Rusia akan menghadapi sanksi jika terjadi invasi.
Termasuk pemblokiran pipa gas Nord Stream 2 Rusia-Jerman.