Intisari - Online.com - Amerika Serikat (AS) telah memulai tahun 2022 dengan serangan angkatan laut dan serangan diplomatik untuk menahan ambisi maritim China di Laut China Selatan.
Dalam artikel penelitian setebal 47 halaman, Departemen Luar Negeri AS menyeru Beijing untuk "hentikan aktivitas tanpa dasar hukum dan koersif di Laut China Selatan".
Tidak hanya itu mereka juga menyebut klaim ekspansif China di Laut China Selatan "telah sangat meremehkan hukum di laut dan sejumlah praktik hukum internasional yang tercermin dalam Konvensi."
Melansir Asia Times, "Efek keseluruhan dari klaim maritim ini adalah China secara semena-mena mengklaim kedaulatan atau beberapa bentuk dari jurisdiksi eksklusif dari hampir seluruh wilayah Laut China Selatan," ujar publikasi sembari mengingatkan China kewajiban mereka sebagai pihak yang terlibat dalam Konvensi PBB untuk Hukum di Laut (UNCLOS).
Sementara Senat AS, terutama anggota partai Republik, telah melawan ratifikasi UNCLOS, pemerintah AS dan Pentagon telah mengamati ketentuan sebagai masalah hukum internasional.
Analisis rinci hukum Departemen Luar Negeri AS adalah dokumen besar ketiga dari yang sebelumnya diproduksi, termasuk artikel dengan judul mirip di tahun 2014 mengenai klaim "sembilan garis putus-putus" di Laut China Selatan seperti halnya pernyataan kebijakan 2020 oleh mantan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo atas sengketa Laut China Selatan yang berevolusi dengan cepat.
AS telah mendukung kritik hukum terbaru dengan bantuan militer lewat baru-baru ini mengirimkan dua kelompok penyerang angkatan laut yang dipimpin oleh kapal induk kelas Nimitz USS Carl Vinson dan kelas Wasp USS Essex ke Laut China Selatan.
Serangan ini menandai pengiriman angkatan laut besar ketiga oleh Pentagon selama pandemi termasuk pengiriman dua kapal induk dari 2020 sampai 2021, saat kedua negara adidaya meningkatkan taruhan sengketa maritim.
Sementara AS tetap secara teknisnya "netral" di status sengketa maritim itu, AS telah secara konsisten melawan klaim berlebih tanpa hukum dan aktivitas di wilayah itu oleh China dan negara lainnya.
Ditulis oleh Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Hubungan Ilmiah Departemen Luar Negeri AS, analisis hukum Washington terbaru berjudul "Batas-batas di Kelautan", memusatkan klaim dan aktivitas China pada empat bidang utama.