Find Us On Social Media :

Doyan Tumpahkan Darah di Berbagai Negara dengan Dalih Tegakkan Demokrasi, Amerika Serikat Kini Malah Disebut Sebagai Negeri Anokrasi, Gara-gara Trump?

By May N, Kamis, 23 Desember 2021 | 16:13 WIB

Anggota DPR AS Vicky Hartzler dan Mike Waltz dari Republik membagikan pizza kepada para pasukan Garda Nasional yang menjaga Gedung Capitol. Kerusuhan di Gedung Capitol menjadi tanda runtuhnya demokrasi di AS

Intisari - Online.com - Amerika Serikat (AS) kini "semakin dekat dengan perang sipil dari yang kita semua percaya".

Hal ini disampaikan oleh anggota kunci dewan penasihat CIA.

Sementara itu sebuah analisis oleh Barbara F Walter, ilmuwan politik dan profesor di University of California di San Diego yang menjadi anggota Gugus Tugas Ketidakstabilan Politik ditulis dalam buku yang keluar tahun depan dan dilaporkan pertama kali oleh The Washington Post menyebut hal yang sama.

Di saat yang sama, tiga pensiunan jenderal menulis di The Washington post jika mereka "sangat khawatir mengenai perhitungan pemilihan presiden 2024 dan potensi kekacauan tersembunyi di dalam militer kami".

Baca Juga: Mengaku Saksikan Kekejaman Tentara Indonesia Saat Bantai Penduduk Timor Leste, Jurnalis Ini Beberkan Saat-Saat Mencekam Sembunyikan Rekaman Kotroversial Itu dari Indonesia

Kekhawatiran ini tumbuh di sekitar terbaginya politik yang diperkuat oleh penolakan mantan presiden Donald Trump untuk menerima kekalahan di pemilihan 2020.

Trump berbohong jika kekalahannya oleh Joe Biden disebabkan oleh kecurangan pemilu yang menyebabkan serangan mematikan terjadi di gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, yang mana Trump akhirnya dimakzulkan dan dibebaskan untuk kedua kalinya.

Hal inilah yang membuatnya bebas mencalonkan diri untuk pemilihan presiden 2024 mendatang.

"Kebohongan besar" ini juga menjadi penggerak pergerakan di antara anggota Republik untuk membatasi voting oleh kelompok yang condong ke Demokrat dan membuatnya lebih mudah untuk memenangkan pemilihan.

Baca Juga: Media Asing Soroti Putusan MK yang 'Halalkan' Pemblokiran Internet saat Demonstrasi di Papua, 'Demokrasi Indonesia Bisa Mundur'