Intisari-Online.com - Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat setelah Rusia mengirimkan puluhan ribu pasukannya ke perbatasan Ukraina.
Hal ini memicu kekhawatiran di antara AS dan sekutu baratnya bahwa Rusia akan melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya memiliki "hak" untuk "bereaksi keras terhadap langkah-langkah yang tidak bersahabat" ketika AS dan NATO terus menekan Moskow atas agresinya terhadap Ukraina, melansir CNN, Rabu (22/12/2021).
AS dan sekutunya telah memperingatkan Rusia tentang konsekuensi dari permusuhan lebih lanjut di tengah penumpukan militer yang terus berlanjut di dekat perbatasan Ukraina.
Langkah itu dinilai intelijen AS sebagai persiapan untuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada awal 2022.
Berbicara pada hari Selasa, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi tersebut siap untuk terlibat dalam "dialog yang berarti" dengan Rusia.
Meski demikian, NATO juga akan terus mendukung Ukraina "secara politik dan praktis."
Sementara itu, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Eropa Karen Donfried, diplomat top pemerintahan Biden untuk Eropa, mengatakan AS dan Eropa siap untuk segera bertindak jika Rusia meningkatkan agresi terhadap Ukraina dalam beberapa hari mendatang.
Donfried tidak akan membahas secara spesifik opsi yang sedang dibahas, tetapi mengatakan tidak ada opsi sanksi yang keluar dari pembicaraan.
"Saya pikir itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kami siap untuk bergerak secara dramatis jika Rusia melakukan agresi militer lebih lanjut terhadap Ukraina," kata Donfried, menunjuk pada pernyataan dari G7, NATO dan Dewan Eropa dalam beberapa pekan terakhir.
Sementara itu, Putin telah menuntut jaminan keamanan dari AS dan NATO, termasuk janji mengikat bahwa NATO tidak akan memperluas lebih jauh ke timur dan tidak akan mengizinkan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut, menurut rancangan proposal yang diterbitkan pada hari Jumat oleh kementerian luar negeri Rusia.
Putin menyalahkan ketegangan saat ini di Eropa pada ekspansi NATO menyusul jatuhnya Uni Soviet dan mengatakan Rusia telah dipaksa untuk menanggapi.
Putin juga membahas situasi tersebut dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Selasa, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.
Menurut pembacaan yang diterbitkan oleh Kremlin, Putin mengulangi tuntutannya kepada Scholz.
"Vladimir Putin memberi tahu [Olaf Scholz] tentang proposal Rusia untuk jaminan keamanan jangka panjang yang mengikat secara hukum, tidak termasuk kemajuan NATO lebih lanjut ke timur, serta penyebaran sistem senjata ofensif di negara-negara yang berdekatan dengan Rusia," kata pernyataan itu.
Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan tuntutannya terhadap NATO tidak berarti "sebuah ultimatum."
"Apakah ini ultimatum atau bukan? Tentu saja tidak," katanya kepada pejabat keamanan dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan Rusia.
"Kami berharap untuk negosiasi yang konstruktif dan bermakna dengan hasil akhir yang terlihat dalam kerangka waktu tertentu, yang akan memastikan keamanan yang sama untuk semua."
Putin mengatakan Rusia sedang mencari "keamanan yang sama dan tak terpisahkan di seluruh ruang Eurasia," tetapi menyarankan bahwa "jaminan jangka panjang yang mengikat secara hukum" tidak dapat dipercaya, "karena Amerika Serikat dengan mudah menarik diri dari semua perjanjian internasional, yang karena satu alasan atau yang lain menjadi tidak menarik bagi mereka."
Mengutip seorang diplomat Rusia, kantor berita negara Rusia RIA Novosti melaporkan Selasa bahwa Moskow dan Washington telah memulai kontak atas jaminan keamanan yang dicari Putin.
Pembicaraan militer dan keamanan antara delegasi AS dan Rusia saat ini sedang berlangsung di Wina, dan ada "kemungkinan" kedua belah pihak akan mencapai kesepahaman, kata RIA Novosti, mengutip kepala delegasi Rusia di Wina, Konstantin Gavrilov.
Namun, Presiden AS Biden secara konsisten memberi isyarat bahwa AS tidak akan membuat konsesi apa pun atas masa depan NATO atau Ukraina.
Demikian pula, Stoltenberg Selasa memperingatkan Rusia bahwa "zaman pengaruh telah berakhir" dan menekankan bahwa Ukraina tetap menjadi mitra NATO.
“Dialog dengan Rusia perlu didasarkan pada prinsip-prinsip inti keamanan Eropa dan untuk mengatasi kekhawatiran NATO tentang tindakan Rusia, dan itu perlu dilakukan dengan berkonsultasi dengan mitra Eropa NATO, termasuk dengan Ukraina,” katanya.