Find Us On Social Media :

Peringati Hari Kemerdekaan, Pantas Papua Nugini Tak Pernah Tersentuh dan Diklaim Indonesia Meski Satu Daratan dengan Papua Barat

By Tatik Ariyani, Kamis, 16 September 2021 | 14:00 WIB

Foto Papua Nugini.

Intisari-Online.com - Berbatasan langsung dengan Papua, Indonesia, Papua Nugini merdeka pada 16 September 1957.

Meskipun satu daratan dengan Papua, mengapa Papua Nugini tak pernah tersentuh oleh Indonesia tak seperti Papua Barat?

Seperti diketahui, wilayah Papua Barat atau Papua merupakan salah satu wilayah yang terus dipertahankan Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini.

Banyak gerakan separatis yang tumbuh di Papua Barat sejak beberapa dekade lalu yang berupaya memerdekakan diri dari Indonesia.

Baca Juga: Indonesia Berduka, 50 Anggota KKB Papua Serang dan Bakar Puskesmas Kiriwok, 6 Nakes Lompat ke Jurang Kedalaman 30 Meter, 1 Gugur dalam Penyerangan Brutal Itu

Papua Barat, yang kini telah terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan wilayah Indonesia paling timur, sebuah wilayah berupa setengah dari sebuah pulau besar yang dipertahankan mati-matian oleh Indonesia.

Namun mengapa setengah pulau lainnya yang dikenal sebagai Papua Nugini tak pernah disentuh bahkan disinggung? Apa yang berbeda dari kedua wilayah tersebut?

Rupanya, perbedaan itu berasal dari sejarah penjajahan di pulau tersebut, yang juga terbagi menjadi dua kekuasaan.

Baca Juga: Ditemukan dalam Keadaan Hancur, Pesawat Rimbun Air yang Hilang Kontak di Papua Telah Ditemukan, Kecil Kemungkinan Awaknya Selamat, Dijaga Agar Tidak Diganggu KKB

Melansir abc.net.au, meski Papua Barat berbagi perbatasan dan etnisitas budaya dengan Papua Nugini, namun mereka dijajah oleh bangsa yang berbeda.

Papua Nugini dijajah oleh Inggris, sebelum pemerintahan Jerman dan Australia, sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda.

Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda.

Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat

Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet.

Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk Kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan Perang Dingin.

Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York.

Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah Otoritas Eksekutif Sementara PBB hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaan mereka.

Baca Juga: Beruntung Bagi yang Biasa Masak Nasi di Rumah, Ternyata Beras Bisa Jadi Penyelamat Smartphone yang Terendam Air, Ini Langkahnya

Referendum Papua Barat atau yang juga dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli–2 Agustus 1969.

Namun sebelum itu, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga AS Freeport-McMoran untuk memulai penambangan di wilayah yang kaya sumber daya.

Selain itu, dua tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.

Melansir Kompas.com, sementara belahan Barat Papua yakni Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda tahun 1828, Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut dibawah kekuasan Inggris tahun 1873.

Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki New Guinea dari jajahan Jerman.

Hingga pada 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut dengan nama Wilayah New Guinea.

Pada 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea.

Baca Juga: Misteri Hilangnya Batalyon Nanking yang Belum Terpecahkan, Benarkah 3.000 Pasukan China Ini Menghilang di Tahun 1939? Teori-teori Berikut Ini Jelaskan Bagaimana Hal itu Terjadi!

Tanggal 1 September 1973, Papua Nuigini memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister yang dijabat Michael Somare.

Kemudian 16 September 1975, Papua Nuigini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran.

Pada 10 Oktober 1975, Papua Nuigini diterima menjadi anggota PBB ke 142.

Dengan demikian, Papua Barat telah memiliki jalan yang berbeda dari saudara sepulaunya, Papua Nugini.