Intisari-Online.com - Pengadilan Jepang telah memanggil pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk menghadapi tuntutan kompensasi oleh beberapa penduduk etnis Korea di Jepang.
Mereka mengatakan bahwa mereka menderita pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara setelah bergabung dengan program pemukiman kembali di sana yang menggambarkan negara itu sebagai "surga di Bumi", kata seorang pengacara dan penggugat.
Melansir The Guardian, Selasa (7/9/2021), Kim Jong-un diperkirakan tidak akan hadir di pengadilan untuk sidang pada 14 Oktober.
Tetapi keputusan hakim untuk memanggilnya adalah contoh langka di mana seorang pemimpin asing tidak diberikan kekebalan kedaulatan, kata Kenji Fukuda, seorang pengacara yang mewakili lima penggugat.
Mereka menuntut masing-masing 100 juta yen sebagai kompensasi dari Korea Utara atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka katakan mereka derita di bawah program pemukiman kembali.
Sekitar 93.000 penduduk etnis Korea di Jepang dan anggota keluarga mereka pergi ke Korea Utara beberapa dekade lalu karena janji akan kehidupan yang lebih baik.
Banyak yang menghadapi diskriminasi di Jepang sebagai etnis Korea.
Eiko Kawasaki, 79, seorang warga Korea yang lahir dan besar di Jepang, berusia 17 tahun ketika dia meninggalkan Jepang pada tahun 1960.
Waktu itu merupakan setahun setelah Korea Utara memulai program repatriasi besar-besaran untuk menebus para pekerja yang terbunuh dalam perang Korea dan membawa pulang orang Korea dari luar negeri.
Skema ini terus mencari rekrutan, banyak dari mereka berasal dari Korea Selatan, hingga 1984.
Pemerintah Jepang juga menyambut baik program tersebut, memandang orang Korea sebagai orang luar, dan membantu mengatur transportasi mereka ke Korea Utara.
Kawasaki mengatakan dia dikurung di Korea Utara selama 43 tahun sampai dia bisa membelot pada tahun 2003, meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa.
Korea Utara telah menjanjikan perawatan kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan dan tunjangan lainnya, katanya.
Tetapi tidak satupun dari janji-janji itu terpenuhi.
Sebagian besar dari orang-orang Jepang itu malah ditugaskan pekerjaan manual di tambang, hutan atau pertanian.
“Jika kami diberitahu tentang kebenaran tentang Korea Utara, tidak satu pun dari kami akan pergi,” katanya pada konferensi pers pada hari Selasa.
Kawasaki dan empat pembelot lainnya dari program tersebut mengajukan gugatan pada Agustus 2018 terhadap pemerintah Korea Utara di pengadilan distrik Tokyo menuntut kompensasi.
Pengadilan, setelah tiga tahun diskusi praperadilan, setuju untuk memanggil Kim Jong-un ke sidang pertama pada 14 Oktober, kata Fukuda, pengacara mereka.
Fukuda mengatakan dia tidak mengharapkan Kim untuk muncul, atau memberikan kompensasi jika diperintahkan oleh pengadilan.
Tetapi dia berharap kasus itu dapat menjadi preseden untuk negosiasi masa depan antara Jepang dan Korea Utara dalam mencari tanggung jawab Korea Utara dan normalisasi hubungan diplomatik.
Meskipun dilarang oleh undang-undang pembatasan untuk secara hukum mencari tanggung jawab pemerintah Jepang untuk membantu program tersebut, Kawasaki mengatakan dia berharap dapat membantu mendapatkan kembalinya ribuan peserta "yang masih menunggu untuk diselamatkan dari Korea Utara".
“Saya pikir pemerintah Jepang juga harus bertanggung jawab,” katanya.
Ayah Kawasaki termasuk di antara ratusan ribu orang Korea yang dibawa ke Jepang, banyak yang secara paksa, untuk bekerja di tambang dan pabrik sebelum dan selama perang dunia kedua.
Jepang menjajah semenanjung Korea 1910 - 1945, masa lalu yang masih menjadikan ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea.
Saat ini, sekitar setengah juta etnis Korea tinggal di Jepang dan terus menghadapi diskriminasi di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari mereka .
“Butuh waktu lama bagi kami untuk sampai sejauh ini,” kata Kawasaki. "Akhirnya, saatnya untuk keadilan."