Kemudian Peacock mengumumkan pengakuan de facto atas kedaulatan Indonesia atas Timor Timur pada Januari 1978, dengan Australia menyatakan siap untuk negosiasi di Laut Timor.
Pada bulan Desember 1978, Peacock mengaitkan pengakuan de jure atas pengambilalihan Indonesia dengan dimulainya pembicaraan tentang batas-batas dasar laut.
Selama tahun-tahun tersebut, pemerintah Australia secara aktif mendukung rezim Suharto di arena domestik dan internasional, menyangkal bukti pelanggaran dan meremehkan mereka yang mengklaim sebaliknya.
Seperti yang terjadi pada awal 1977, ketika sebuah laporan berdasarkan wawancara dengan para pengungsi Timor di Portugal diungkap oleh mantan diplomat dan petugas intelijen James Dunn
Itu berisi laporan tentang pembantaian, kekerasan seksual, kelaparan yang dipicu dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Peacock menanggapinya dengan mempertanyakan kredibilitas laporan tersebut.
Kemudian, ketika Dunn membawanya ke sejumlah negara Eropa dan AS, Peacock juga mengungkapkan penolakannya dengan menggambarkan klaim tersebut sebagai "sangat dibesar-besarkan", serta menghalangi pemerintah Belanda untuk memulai penyelidikan internasional.
Narasi penyangkalan mengenai situasi di Timor Timurseperti itu terus berlanjut sepanjang periode Peacock sebagai menteri luar negeri.
(*)