Berang dengan Sebutan Teroris dari Pemerintah, Aktivis Papua Sebut 9 Alasan Pemerintah Menamai KKB Papua Sebagai Teroris yang 'Tidak Mengherankan'

Dengan KKB Papua menjadi teroris menurutnya mempermudah peluang anggota TNI/Polri mengikuti berbagai latihan kerjasama penanggulangan teroris dengan negara lain dan meningkatkan peluang memperoleh dana penanganan teroris dari Uni Eropa, AS, Australia dan Selandia Baru.

Haluk mengatakan label teroris juga berarti intimidasi terhadap pejabat eksekutif dan legislatif di Papua.

Tambahan lagi, label teroris juga memfasilitasi upaya pemerintah mengamankan investasi dan kepentingan investor nasional dan internasional.

"Elit politik Indonesia memainkan peran penting dalam kepentingan investasi, contohnya di hak konsesi hutan, menjual minuman beralkohol dan pertambangan," ujarnya.

Baca Juga: Partai Nasdem Sampai Turun Tangan, Pengakuan Terpaksa Ratius Murib Anggota KKB Papua Ternyata Sampai Beberkan Pendana KKB Papua, 'Saya Tidak Tahu'

Pelabelan teroris bahkan bisa dijadikan panggung bagi para politisi untuk berlaga dalam pemilihan umum di Indonesia.

“Bisa jadi panggung politik untuk kepentingan pemilu legislatif dan presiden 2024, juga untuk kepentingan panggung politik lokal Papua, misalnya perebutan pimpinan Partai Demokrat di Papua, atau Pilgub Papua 2023,” kata Haluk.

'Branding' bukan hal baru

Presiden Persekutuan Gereja Baptis Papua Barat, Pendeta Dr Socratez Sofyan Yoman, yang juga anggota Dewan Gereja Papua, mengatakan bahwa label teroris bukanlah hal baru.

Baca Juga: Lepas dari Cengkeraman Pemerintahan Orba Soeharto, Perlawanan Sipil di Papua Barat Meletus hingga Tim 100 'Minta Merdeka' Langsung ke Habibie