Banyak orang di pemerintah pusat merasa bahwa Otonomi Khusus terlalu banyak memberi kelonggaran kepada gerakan kemerdekaan, sehingga sementara beberapa tuntutan Papua dipenuhi, represi diperbarui oleh pemerintah Indonesia baru yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri.
Lima aktivis masyarakat sipil terkemuka dipenjara dan kemudian dibebaskan.
Pada November 2001, satu dari lima orang yang ditangkap sebelumnya, Ketua PDP, Theys Eluay, telah dibunuh.
Upaya negara untuk melemahkan gerakan kemerdekaan ini sebagian besar berhasil.
Dalam menghadapi represi negara, PDP runtuh tanpa pengganti yang jelas.
Kapasitas Elsham untuk melanjutkan advokasi menurun setelah militer Indonesia memenangkan kasus pengadilan pencemaran nama baik dan juru bicara organisasi internasional yang karismatik, John Rumbiak, dipaksa menjalani pengasingan dan menderita stroke.
Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan bawah tanah mulai direorganisasi.
Kelompok masyarakat sipil terus mencari ruang untuk bekerja demi perubahan tetapi ruang politik mereka sangat berkurang.
Mantan aktivis PDP menghindari politik terbuka dan malah membentuk Dewan Adat Papua (DAP) di bawah rubrik hak dan pengakuan adat.
Namun, banyak orang di dalam DAP melihat diri mereka mengejar agenda perubahan melalui penguatan tata kelola adat dan mempromosikan hak-hak adat.
Gereja-gereja (baik Katolik maupun Protestan) telah memainkan peran kepemimpinan melalui pengembangan kampanye “Tanah Damai Papua” yang menyerukan dialog, demiliterisasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Gereja-gereja adalah salah satu dari sedikit organisasi sejak tahun 1996 yang secara gigih dan konsisten mengangkat suara kritis kolektif.
(*)