Israel tidak akan segan-segan menyabotase kebijakan luar negeri AS jika sesuai dengan kepentingannya sendiri.
Dalam hal menghormati hukum dan norma internasional, sangat sedikit kesamaan antara AS dan Israel, setidaknya dalam teori.
Sementara Washington mengklaim kebijakan luar negerinya mendasarkan pada hak asasi manusia dan demokras, namun oleh Tel Aviv memperlakukan hukum dan norma tersebut dengan penghinaan.
Misalnya, Israel menduduki tanah di Lebanon, Suriah dan Palestina, dan telah dikutuk oleh PBB, tetapi kekhawatiran ditepis AS dengan dalih, "Israel memiliki hak untuk membela diri".
Selain itu, ia tidak memenuhi tanggung jawabnya di bawah hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.
Ini harus, misalnya, memastikan bahwa orang-orang yang hidup di bawah pendudukan diberikan air bersih, makanan dan semua kebutuhan dasar hidup, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Israel tidak melakukan semua ini.
Kekuatan seperti itu tidak dapat secara legal mencaplok tanah yang dikontrolnya melalui cara militer.
Tetapi Israel telah mencaplok tanah di Dataran Tinggi Golan Suriah (1981) dan Yerusalem Timur Palestina (1980), dan terus menduduki Tepi Barat dengan pemukiman ilegal.
Pencaplokan de facto ini secara efektif menghilangkan kemungkinan solusi dua negara yang didukung Washington.
Sementara AS membanggakan dirinya sebagai negara demokrasi, pemerintah Israel secara terbuka mendiskriminasi warga Palestinanya sendiri.