Menimbang bahwa negaranya “berada di jalur yang benar”, Blackstone mencatat bahwa pejabat yang dia ajak bicara dalam tiga bulan terakhir, sejak dia menyerahkan kredensial, menunjukkan “komitmen dan keterlibatan” dalam menangani masalah yang terus berlanjut.
Sebagai contoh, dan sebagai langkah “signifikan” pertama ia menyoroti informasi dari Kementerian Kehakiman bahwa RUU pembentukan komisi anti perdagangan manusia sudah disiapkan dan dikirim ke Dewan Menteri.
“Menurut saya ini adalah langkah yang signifikan untuk menciptakan entitas yang menangani masalah ini,” tegasnya.
Diplomat tersebut menekankan bahwa dalam analisisnya Departemen Luar Negeri melihat masalah-masalah seperti kerangka hukum dan penegakannya, termasuk penuntutan dan hukuman serta hak dan perlindungan korban.
“Dalam banyak kasus, calon korban berada di sini secara ilegal dan sudah menjadi tradisi bahwa mereka dideportasi. Itu menyulitkan proses penuntutan tanpa saksi dan juga pendataan atau pencatatan keterangan tentang apa yang terjadi,” jelasnya.
Dalam laporannya mengenai hal tersebut, International Organization for Migration (IOM) menilai bahwa Timor Lorosae mendaftarkan tiga jenis perdagangan orang (TIP), yaitu perdagangan ke luar negeri (70%), dari negara lain ke Timor Lorosae (20%) dan perdagangan internal (10%).
IOM mencatat bahwa Timor Lorosae “adalah negara tujuan bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial”, dengan mayoritas korban perdagangan adalah perempuan dari Tiongkok, Indonesia, Thailand dan Filipina.