Penulis
Intisari-Online.com - Tak hanya ekonominya saja yang memburuk di tengah krisis Covid-19, Timor Leste pun bermasalah dengan penanganan perdagangan manusia negara itu.
Bahkan, Timor Leste sampai mendapat peringatan dari AS terkait masalah tersebut.
Dukungan Amerika Serikat (AS) untuk Timor Leste dapat dikondisikan jika pihak berwenang Timor Lorosae tidak memperbaiki masalah yang berlanjut dalam cara menangani perdagangan manusia, kata duta besar AS di Dili kepada Lusa.
“Ini adalah masalah serius dan alasan mengapa Kongres memberlakukan konsekuensi pada negara-negara yang tidak menghapus perbudakan modern,” jelas Kevin Blackstone.
“Ini benar-benar perhatian yang nyata dan tidak bisa diabaikan tanpa batas waktu,” tegasnya.
Melansir Macau Business, Kamis (6/5/2021), sejak pertengahan tahun lalu, Timor Leste ditempatkan pada peringkat dua dari tiga “daftar pantauan” yang digunakan oleh pemerintah AS untuk menentukan seberapa baik negara-negara memenuhi kewajiban mereka untuk memerangi perdagangan manusia.
Penurunan ke tingkat tiga berarti Amerika Serikat tidak dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Timor Lorosae di bawah aturan yang ditetapkan di Washington.
“Biasanya, sebuah negara bisa tetap berada di daftar pantauan tingkat dua selama dua tahun. Jika Timor Lorosae ada dalam daftar itu lagi tahun ini, maka akan ada satu tahun lagi untuk menunjukkan kemajuan yang signifikan. Itu sampai pertengahan 2022,” jelasnya.
Menimbang bahwa negaranya “berada di jalur yang benar”, Blackstone mencatat bahwa pejabat yang dia ajak bicara dalam tiga bulan terakhir, sejak dia menyerahkan kredensial, menunjukkan “komitmen dan keterlibatan” dalam menangani masalah yang terus berlanjut.
Sebagai contoh, dan sebagai langkah “signifikan” pertama ia menyoroti informasi dari Kementerian Kehakiman bahwa RUU pembentukan komisi anti perdagangan manusia sudah disiapkan dan dikirim ke Dewan Menteri.
“Menurut saya ini adalah langkah yang signifikan untuk menciptakan entitas yang menangani masalah ini,” tegasnya.
Diplomat tersebut menekankan bahwa dalam analisisnya Departemen Luar Negeri melihat masalah-masalah seperti kerangka hukum dan penegakannya, termasuk penuntutan dan hukuman serta hak dan perlindungan korban.
“Dalam banyak kasus, calon korban berada di sini secara ilegal dan sudah menjadi tradisi bahwa mereka dideportasi. Itu menyulitkan proses penuntutan tanpa saksi dan juga pendataan atau pencatatan keterangan tentang apa yang terjadi,” jelasnya.
Dalam laporannya mengenai hal tersebut, International Organization for Migration (IOM) menilai bahwa Timor Lorosae mendaftarkan tiga jenis perdagangan orang (TIP), yaitu perdagangan ke luar negeri (70%), dari negara lain ke Timor Lorosae (20%) dan perdagangan internal (10%).
IOM mencatat bahwa Timor Lorosae “adalah negara tujuan bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial”, dengan mayoritas korban perdagangan adalah perempuan dari Tiongkok, Indonesia, Thailand dan Filipina.
“Para korban sering kali didekati dengan janji prospek pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik, kesempatan untuk melunasi hutang atau untuk mendapatkan gaji besar dalam ekonomi dolar AS,” katanya.
Menurut IOM, Timor Leste masih menjadi negara sumber perdagangan manusia, yaitu “terkait dengan migrasi tenaga kerja ke luar provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia”, dengan kemiskinan dan setengah pengangguran menjadi pendorong utamanya.
“Migrasi ini sering terjadi dalam bentuk perjalanan ilegal ke Indonesia berdasarkan informasi dari keluarga, teman, tetangga dan / atau komunitas. Perempuan dan gadis Timor sangat rentan dikirim ke Indonesia dan negara lain untuk tujuan pekerjaan rumah tangga,” katanya.
Dalam kasus domestik, IOM melaporkan ada “perdagangan domestik yang melibatkan terutama anak-anak dan di bawah 18 tahun untuk tujuan perbudakan rumah tangga, perburuhan dan eksploitasi seksual”.
Pada tahun 2018, IOM mengatakan 64 korban perdagangan orang telah diidentifikasi dari total tujuh kasus yang diinvestigasi.
Dalam laporannya pertengahan tahun lalu, di mana negara itu masuk dalam “daftar pantauan”, Departemen Luar Negeri menilai bahwa “Pemerintah Timor Leste tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan, tetapi sedang membuat upaya yang signifikan ”.
Eksekutif “belum mengkonfirmasi kasus perdagangan apa pun dan telah secara signifikan mengurangi jumlah penyelidikan perdagangan”, dengan dukungan korban dan layanan perlindungan yang tidak memadai dan, untuk tahun kelima berturut-turut, tanpa menyelesaikan atau menyetujui “prosedur operasi standar untuk identifikasi korban”.
Baca Juga: Roket 18 Ton Milik China Bakal Jatuh ke Bumi, Ini Negara-negara yang Berisiko Jadi Tempat Pendaratan
Dalam laporan tersebut, Timor Leste “diturunkan ke Daftar Pantauan Tingkat 2”.
AS merekomendasikan untuk meningkatkan penyelidikan atas kejahatan perdagangan manusia, memulai penuntutan dan memvonis serta menghukum pedagang, "termasuk pejabat yang terlibat".
Lebih banyak sumber daya untuk dukungan dan perlindungan korban, menawarkan layanan yang sama untuk korban laki-laki seperti perempuan, pembentukan komisi anti perdagangan manusia dan rencana aksi tahunan, dengan pengumpulan data yang lebih baik, juga direkomendasikan.