Berdasarkan Catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan (2015) tunjukkan jika program pemerintah kolonial itu dihidupkan kembali pada 12 Desember 1950.
Namanya diganti menjadi transmigrasi, dinilai lebih nasionalis dan bebas dari kesan penjajahan.
Sedikit berbeda dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia saat itu membidik wilayah dengan potensi pertanian untuk tujuan transmigrasi.
Hanya saja, Papua Barat bukan salah satunya.
Papua dipilih jadi lokasi transmigrasi pada tahun 1964, seperti dituturkan oleh Loekman Soetrisno dalam kumpulan tulisannya Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (diterbitkan tahun 1985), pemerintah merasa sudah tidak ada lagi wilayah yang lebih ideal dijadikan tujuan transmigrasi daripada Papua Barat.
Kini sampai tahun 2019 kemarin, rakyat Papua sudah mengeluhkan jika pendatang sudah melebihi jumlah penduduk asli.
Beberapa hal yang mereka keluhkan adalah peluang kerja masyarakat asli Papua berkurang karena kalah saing.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Demas Tokoro dalam pertemuan dengan Presiden Ma'ruf Amin.