Penulis
Intisari-online.com -Gaung kemerdekaan Papua makin lantang disuarakan oleh pendukung pembebasan Papua Barat.
Benny Wenda, ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP atau nama lainnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga sosok yang sangat ingin menjadi presiden Papua Barat kini umumkan pembentukan kabinet, Sabtu 1/5/2021.
Ia sampaikan melalui pernyataan tertulis mengenai pembentukan 12 departemen yang akan bekerja di bawah kabinet baru.
Namun nama-nama menteri yang menjabat di dalam kabinetnya masih dirahasiakan.
Alasannya adalah atas urusan politik dan keamanan.
12 departemen yang dibentuk tersebut antara lain:
Termasuk yang digandeng adalah Uni Eropa, Inggris, AS, dan Pasifik.
Selanjutnya tupoksi Departemen Pertahanan Papua Barat adalah memimpin Tentara Papua Barat.
Departemen itu akan diisi oleh komandan militer yang memimpin Tentara Papua Barat dengan Panglima Tertinggi Jenderal Mathias Wenda.
Pengumuman itu sudah disebarkan sejak 1 Mei lalu, menjadi peringatan 58 tahun serangan Indonesia ke Papua Barat tahun 1963.
"Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat.
"Misi diplomatik kami akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun di dunia yang bersedia mendukung perjuangan kami dalam menentukan nasib sendiri."
Benny Wenda mengatakan jika Papua Barat setara dengan Indonesia dalam forum internasional.
"Kita siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum kemerdekaan damai dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka.
"Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah dan mengembalikan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa."
Klaim Benny Wenda sendiri ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau KKB Papua.
Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB - OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.
"Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. Kami tidak mengakui klaim itu," papar Terryanus Satto.
Ia kemudian menjelaskan TPNPB-OPM tidak mengakui klaim Benny Wenda karena deklarasinya dilakukan di negara lain yaitu di Inggris.
Artinya klaim tersebut tidak mempunyai legitimasi mayoritas bangsa Papua, dan dilakukan di luar wilayah hukum revolusi nasional pembebasan Papua Barat.
"Kami juga tidak mengakui klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara. Sebab, Benny Wenda adalah warga negara Inggris. Menurut hukum international, warga negara asing tidak bisa menjadi presiden Republik Papua Barat," kata dia.
Satto mengatakan, deklarasi pembentukan pemerintah Republik West Papua tapi dilakukan di Inggris tidak logis.
Klaim juga dianggap aneh karena Benny Wenda berkantor di Inggris.
Tidak dipercaya rakyat Papua
Juru bicara TPNPB - OPM Sebby Sambom menegaskan klaim Benny Wenda tidak menguntungkan keinginan bangsa Papua untuk merdeka dari Indonesia.
"Klaim Benny Wenda jelas merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Markas Pusat Komnas TPNPB - OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Sebby.
Benny Wenda juga tidak dipercaya karena selama ini bekerja untuk kepentingan kapitalis atau pemodal asing dari Uni Eropa, AS, Australia.
"Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, America dan Australia, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi kemerdekaan bangsa Papua," tegasnya.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini