Tindakannya Dinilai Sudah Keterlaluan Sampai Presiden Jokowi Perintahkan Tumpas Habis KKB Papua, Benny Wenda Malah Mencak-mencak Kirim Surat Buat Indonesia, Singgung Penjajahan, Ini Isinya...

Intisari-Online.com - Indonesia berduka lantaran Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur saat bertugas.

Gusti Putu merupakan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua.

Ia gugur setelah terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu (25/4/2021).

Akibat peristiwa ini, aparat keamanan kini melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Baca Juga:Pantas Saja Jadi Kelompok Sparatis yang Sulit Dipadamkan, Ternyata Seginilah Gelontoran Dana yang Digunakan Untuk Membeli Senjata KKB Papua

"Satgas BIN dibantu unsur keamanan lainnya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis dan teroris (KKB) Papua tersebut," kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulis yang diterimaKompas.com, Senin (25/4/2021).

Presiden Joko Widodo pun angkat bicara atas peristiwa ini.

Jokowi menyampaikan duka mendalam dan mengajak masyarakat berdoa untuk almarhum Gusti Putu.

"Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan."

Baca Juga:Dikenal Brutal dan Kerap Melakukan Kekerasan pada Siapa Saja, Ternyata KKB Pernah Dibuat Tak Berkutik oleh Anggota TNI Iini Padahal Tak Menggunakan Satupun Senjata, Tapi Hanya Bisikan Kata Ini

Jokowi mengatakan, negara akan memberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Gusti Putu.

Jokowi jugamemerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluru anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

"Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air," lanjut presiden.

Namun, pimpinanUnited Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda mencak-mencak dan kirim surat, berikut isinya:

Baca Juga: Tak Tahan Hidup Sebagai Anggota KKB Papua, Mantan Anggota KKB Ini Pilih Tobat dan Kembali Ke NKRI, Bocorkan Hal Ini Jadi Alasanya Pilih Tinggalkan KKB Papua

"Sebagai Presiden Interim bangsa Papua Barat, saya mengeluarkan tanggapan ini atas perintah keras Presiden Indonesia Widodo di Papua Barat.

Indonesia mencoba sekali lagi untuk melabeli Tentara Papua Barat dan perjuangan rakyat Papua Barat sebagai 'penjahat' dan 'teroris'. Indonesia telah secara ilegal menginvasi dan menduduki negara kami selama hampir 60 tahun, menjadikan orang-orang saya melakukan genosida. Invasi dan pendudukan ilegal adalah tindakan kriminal. Genosida adalah tindakan teroris. Perlawanan terhadap ini sah dan perlu.

Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah: Siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak? Siapa yang telah membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi sejak Desember 2018, yang menyebabkan kematian ratusan orang lagi? Jelas bahwa negara Indonesia adalah kelompok teroris yang beroperasi di tanah saya.

Kami tahu apa yang akan ditimbulkan oleh perintah ini: lebih banyak pembunuhan, lebih banyak penyiksaan, lebih banyak penderitaan rakyat saya.

Baca Juga: Beringas Kala Menyerang Hingga Tewaskan Kabinda Papua, OPM Kini Mengemis Memohon Perundingan Setelah Jokowi Perintahkan Operasi Besar, Ini Alasan Mereka

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendesak Pemerintah untuk 'menghancurkan mereka dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. 'Ini adalah mentalitas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu. Sikap inilah yang mengakibatkan tiga pria dipukuli hingga meninggal dunia di sebuah rumah sakit pada Februari tahun ini.

Itu sebabnya Amnesty Indonesia sudah mengutuk pembicara tersebut. Dalam 24 jam terakhir kami mendapat laporan bahwa orang-orang meninggalkan desa untuk mengantisipasi tindakan keras tersebut. Helikopter dikerahkan ke desa-desa, mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada tahun 1977 ketika saya masih kecil.

Presiden Widodo, Anda mengakui bahwa sedang terjadi perang di Papua Barat. Mengapa Brigadir Jenderal ditempatkan di sana jika tidak ada perang? Mengapa Anda mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru dalam tiga tahun terakhir?

Baca Juga: Tindakannya Dinilai Keterlaluan, Sampai Ada Perintah Penumpasan Habis KKB Papua, Ternyata Amnesty International Sempat Merespon Pernyataan Itu Disebut Malah Melanggar Hukum Internasional

Kami tidak berbicara tentang kelompok atau geng 'kriminal', kami berbicara tentang kombatan dalam perjuangan pembebasan nasional untuk mengusir penjajah ilegal. Tentara Papua Barat sedang mempertahankan kemerdekaan kami, hutan kami, gunung kami. Sayap militer perjuangan Papua Barat bukanlah kelompok 'kriminal'; ia berkomitmen untuk mengikuti hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, tidak seperti negara Indonesia.

Papua Barat terdaftar di Komite Khusus Dekolonisasi PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1962 dan mengadakan Tindakan Tidak Memilih yang curang pada tahun 1969. Kami memperjuangkan hak dasar kami untuk mempertahankan negara kami, secara hukum berdaulat sejak 1961.

Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya dari kekuasaan kolonial Belanda, seperti halnya Timor Timur memperjuangkan kemerdekaan dengan cara apapun. Apakah ini membuat orang Indonesia atau Timor Leste menjadi 'penjahat' atau 'teroris' di bawah hukum internasional? Seperti mereka, kami melanjutkan perjuangan sah kami untuk mendapatkan kembali kemerdekaan kami yang dicuri.

Presiden Indonesia harus segera menarik militer dari Papua Barat. Pasukan dan helikopter Anda tidak melakukan apa-apa selain menimbulkan ketakutan pada wanita dan anak-anak di desa. Pasukan pendudukan Anda adalah teroris, mengintimidasi dan melecehkan orang-orang Papua Barat di setiap sudut jalan.

Baca Juga: Berhadapan dengan 14.000 Pasukan KKB, Ternyata Jenderal TNI Era Soeharto Ini Pernah Membuat KKB Menyerah hingga Pilih Kembali ke NKRI, Hanya Bermodalkan Taktik Ini

Anda harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke Papua Barat, sesuai dengan permintaan 84 negara internasional, untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Alih-alih bereaksi dengan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, Anda harus duduk bersama saya, Presiden hingga Presiden, dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik kita secara damai.

Kekuatan militer tidak dapat menyelesaikan masalah berusia 60 tahun ini; hanya referendum yang dimediasi internasional yang bisa. Untuk kebaikan rakyat saya dan untuk kebaikan rakyat Anda, mari kita duduk dan menemukan solusi yang adil yang akan bertahan selamanya."

Benny Wenda

Presiden Sementara

Pemerintahan Sementara ULMWP

(*)

Artikel Terkait