Intisari-Online.com - Pada Desember 2020, Benny Wenda, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat mengklaim kemerdekaan Papua dan mengukuhkan dirinya sendiri sebagai presidennya.
Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menganggap Benny Wenda hanya membuat negara ilusi.
"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi."
"Negara yang tidak ada dalam faktanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020) sebagaimana dilansir Kompas.com.
Bak sudah sangat frustasi, mengutip kanal YouTube Bang Arief, Kamis (22/4/2021), Benny Wenda sudah mengklaim Partai Komunis China (PKC) telah memberikan dukungan atas referendum untuk kemerdekaan Papua dari NKRI.
Sangat besar kemungkinannya menurut Arief, pemerintah China akan menerima tawaran tersebut karena Papua merupakan posisi vital di Laut China Selatan (LCS).
Belum lagi seperti yang kita ketahui bahwa Papua sangat kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), berbagai mineral dikandung di bawah bumi Papua.
Terlebih, jika menilik catatan sejarah, China juga telah menyediakan dana untuk gerakan kemerdekaan Timor Leste selama pendudukan Indonesia.
Pada tanggal 13 September 2016, pemerintah Timor Lorosae memberikan izin kepada Kementerian Keuangannya untuk memulai proses bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang berbasis di Beijing.
Ini terjadi sebulan sebelum Konferensi Tingkat Menteri ke-5 Makau berlangsung, mempertemukan para pejabat senior dari China dan semua negara berbahasa Portugis, termasuk Timor-Leste, dalam upaya untuk mempromosikan hubungan dan perdagangan yang lebih baik.
Waktu itu, Timor-Leste adalah negara termuda di Asia dan termiskin di Asia Tenggara.
Pertama kali dijajah oleh Portugal dari 1701 hingga 1975.
Pasukan Indonesia mendarat di pantainya hanya beberapa minggu setelah Portugis pergi.
Dalam pembicaraan di Radio Australia pada tahun 2014 , Estanislau da Silva, mantan wakil perdana menteri Timor-Leste, mengumumkan:
“Kami memiliki tetangga, seperti Indonesia dan Australia, tetapi kami juga ingin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara lain, dan khususnya, China."
"China sangat, sangat mendukung."
Memang, China menyediakan dana untuk gerakan kemerdekaan Timor-Leste selama pendudukan Indonesia, tidak seperti banyak pemerintah Barat lainnya, dan mendukung gerakan di Dewan Keamanan PBB pada akhir tahun 1970-an, ketika banyak negara Barat abstain pada suara penting hingga tahun-tahun berikutnya.
China juga merupakan negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Timor-Leste merdeka pada tahun 2002.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah membangun gedung perkantoran untuk Kementerian Luar Negeri Timor-Leste, Kementerian Pertahanan, dan Angkatan Pertahanan Timor-Leste, serta Istana Kepresidenan.
Lebih dari seribu pegawai sipil Timor Lorosae telah mengunjungi Tiongkok untuk pelatihan, sementara ribuan teknisi Tiongkok telah membimbing rekan-rekan mereka tentang metode pertanian terkini, perencanaan kota, pariwisata, dan sebagainya.
Secara ekonomi, China berarti impor yang lebih murah dan potensi ekspor untuk Timor-Leste.
Menurut statistik pemerintah, pada 2014, Timor-Leste menghabiskan $ 982 juta untuk impor.
Ekspornya, tidak termasuk minyak bumi, hanya bernilai $ 91 juta.
Jika China sampai kembali mendukung kemerdekaan Papua, pemerintahan China bisa mendesak Jokowi untuk memberikan referendum.
Masih menurut Arief, itu bisa terjadi dengan pemerintah China akan menawarkan investasi kepada Indonesia.
(*)