Mengutip VOAnews, Keterlibatan Freeport di Indonesia berawal dari masa pemerintahan Suharto, yang menandatangani lebih dari 250.000 hektar wilayah Papua Barat pada tahun 1967.
Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia baru saat itu.
Karena sebagian dari sejarah itu, Freeport kemudian menjadi pemberi kerja tunggal terbesar di seluruh Indonesia.
Selain itu, perusahaan menikmati hubungan khusus yang rumit sebagai "organisasi kuasi-negara untuk Jakarta," seperti yang dirinci Inside Indonesia, selama era Suharto, tetapi hubungan itu mendingin di bawah presiden-presiden yang dipilih secara demokratis, kata VOANews.
Di awal masa orde baru, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut. Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca-peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil.
Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.
Pembangunan infrastruktur pun terhenti saat itu. Karenanya, Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport.
Mengutip Kompas.com, Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.