Intisari-Online.com - Banyak negara yang berkonflik dengan China terkait Laut China Selatan.
Namun berbeda dengan Australia.
Sebab, konflik keduanya bermula karena pandemi virus corona (Covid-19).
Dilansir dari express.co.uk pada Rabu (14/4/2021), itu bermula sejak April tahun 2020 lalu ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul Covid-19.
Diketahui, virus itu pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China pada akhir 2019 sebelum menjadi pandemi global.
Lalu Morrison berupaya untuk mendapatkan transparansi atas asal-usul virus tersebut.
Namun sikap Morrison malah membuat marah Partai Komunis China.
China kemudian memberlakukan larangan dan tarif pada barang-barang Australia senilai miliaran dolar.
Tetapi para ahli telah memperingatkan bahwa ketegangan antara kedua negara bisa menjadi jauh lebih buruk dalam waktu dekat dan bahkan mengarah pada kemungkinan konflik militer.
Kejadian ini lantas membuat hubungan dua negara bermasalah.
Bahkan mantan Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, memperingatkan bahwa konflik bersenjata mungkin terjadi dengan China.
Ini karena perilaku agresifnya yang sedang berlangsung.
“Lima tahun lalu, saya akan mengatakan bahwa kemungkinan itu (perang dengan China) sangat tidak mungkin," kata Pyne, dalam pidatonya di Universitas Adelaide.
"Sekarang saya harus mengatakan bahwa kemungkinan itu lebih mungkin daripada sebelumnya."
“Bukan perang dunia maya, tetapi perang nyata yang melibatkan hilangnya nyawa hingga penghancuran platform militer."
“Ini bukan retorika. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus Anda dan saya hadapi dalam lima hingga 10 tahun mendatang."
Pyne memperingatkan bahwa masalah paling memprihatinkan yang dapat menyebabkan konflik bersenjata adalah akibat dari agresi China terhadap Taiwan.
China telah mengklaim kedaulatan atas seluruh Taiwan, negara demokrasi sekitar 24 juta orang.
Padahal kedua negara telah diperintah secara terpisah selama lebih dari tujuh dekade.
Namun, Beijing telah mengklaim kepemilikan pulau merdeka di bawah kebijakan 'Satu China' yang menuntut hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China.
Partai Komunis China sebelumnya mengancam akan mengambil alih Taiwan dengan paksa jika upaya diplomatik tidak berhasil.
Awal tahun ini, Beijing mengeluarkan peringatan keras kepada negara kepulauan itu bahwa kemerdekaan berarti perang.
"Kami memperingatkan kemerdekaan Taiwan. Di mana 'kemerdekaan Taiwan' berarti perang," ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian.
Terakhir, Pyne memperingatkan bahwa militer China sangat mampu dalam perang asimetris melawan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di sekitar rantai pulau di Indo-Pasifik barat dan Asia Tenggara.
Kebetulan Australia adalah salah satu sekutu AS.
“Untuk alasan itu dan banyak lainnya, menghindari segala jenis perang adalah prioritas utama pertahanan dan kebijakan luar negeri kami sebagai sebuah bangsa."