Intisari-online.com - Sempat jadi pemuja China selama bertahun-tahun, akhirnya sikap pro China itu runtuh juga.
Begitulah gejolak politik yang kini tengah terjadi di Filipina di mana serangkaian pesan keras yang dikirim Manila ke Beijing.
Menandakan perubahan sikap, Pro-Beijing, yang telah lama ditanamkan Duterte selama bertahun-tahun.
Hal ini menandakan, Filipina kini berada di posisi sebagai musuh China setelah tindakan yang dilakukan China bikin berang pejabat Filipina.
Menurut 24h.com.vn, pada Selasa (6/4/21), dalam pesan kasar, yang dikirim Kedutaan Besar China di Manila, pada Senin (5/4).
Filipina memperingatkan akan mengirimkan nota protes setiap hari.
Peringatan itu muncul, setelah Salvador Panelo, penasihat hukum Presiden Rodrigo Duterte, mengatakan insiden itu meningkatkan ketegangan dalam hubungan bilateral dan mengaran pada permusuhan.
Pesan ini adalah langkah sengit, antara pejabat Filipina dan Kedutaan Besar China, yang diyakini menandakan perubahan sikap pro-Beijing, yang telah dikembangkan oleh pemerintah.
Perang kata-kata dimulai pada 3 April, ketika Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mendesak pihak China untuk menarik kapal milisi maritimnya dari kawasan Niu'e.
Sementara itu Beijing menjelaskan bahwa ini adalah "kapal penangkap ikan yang berlindung dalam cuaca buruk."
Tetapi Lorenzana mengancam, "Keluar dari sini sekarang".
Sebagai tanggapan, Kedutaan Besar China di Manila mengatakan pernyataan Lorenzana "membingungkan" dan menegaskan bahwa kapal "berada di perairan China".
"Adalah hal yang wajar bagi kapal penangkap ikan Tiongkok untuk menangkap ikan di perairan dan berlindung di dekat terumbu dalam kondisi laut yang ganas," kata Kedutaan Besar China.
"Tidak ada yang berhak memberikan komentar yang tidak masuk akal tentang kegiatan seperti itu," kata Kedutaan Besar China di Manila menanggapi pernyataan Tuan Lorenzana.
"Perang kata-kata" antara kedua negara berlanjut pada 4 April, ketika Lorenzana mengutuk "pengabaian total kedutaan China, untuk hukum internasional".
Pada 5 April, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan telah mengecam keras upaya Kedutaan Besar China untuk "menyerang Menteri Pertahanan Lorenzana", serta dalam "mempromosikan pelaporan palsu yang jelas.
Klaim kedaulatan China yang luas dan ilegal di Laut Filipina Barat atau apa yang Filipina menyebut Laut Cina Selatan.
Badan tersebut memperingatkan bahwa langkah lanjutan Beijing menunjukkan kurangnya niat baik dalam negosiasi yang sedang berlangsung tentang Kode Etik di Laut China Selatan (COC) antara ASEAN dan China.
Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan, "Pejabat Kedutaan Besar China diingatkan bahwa mereka adalah tamu pemerintah Filipina dan sebagai tamu mereka harus mematuhi etiket dan menghormati pejabat pemerintah Filipina."
Menurut South China Morning Post, pernyataan kuat dari Filipina ini mungkin menandai hengkangnya sikap "pro-China" dari pemerintah Duterte.
Sebelumnya telah berusaha untuk membina hubungan yang kuat dengan Kedutaan Besar China di Manila sejak Duterte mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016.
Pada tahun 2018, Duterte mengatakan bahwa dia "sangat mencintai" Presiden Xi Jinping karena "dia memahami masalah saya dan dia bersedia membantu."
Bahkan pada tahun 2020, Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Hoang Le Nhan bahkan menggubah lagu untuk memperingati hubungan kedua negara, meskipun lagu resminya kemudian diumumkan oleh pihak Filipina.
Perubahan nada suara Manila terkait situasi di Niu'e telah mendapat dukungan dari kritikus Duterte, kata South China Morning Post.
Lauro Baja, mantan perwakilan tetap Filipina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, "Sudah waktunya pernyataan seperti itu dibuat oleh Kementerian Luar Negeri."
"China saat ini memiliki rencana yang sangat terang-terangan untuk Niu'e dan sekarang saatnya bagi kita untuk menarik garis" kata Baja.
Baja percaya bahwa pesan yang diberikan Manila selama ini adalah hasil dari "sinyal dari hubungan antara Washington dan administrasi Duterte".
Pada tanggal 31 Maret, setelah Hermogenes Esperon penasihat keamanan nasional Duterte dan mitranya dari AS Jake Sullivan melakukan panggilan telepon.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Emily Horne mengatakan bahwa keduanya terlambat.
Masalah tersebut "membahas kekhawatiran umum kedua negara tentang kehadiran massa. kapal milisi maritim Tiongkok di Niu'e.
"Sullivan menekankan bahwa AS akan berdiri berdampingan dengan sekutunya Filipina dalam menjaga tatanan maritim internasional berbasis aturan dan menegaskan kembali kemungkinan penerapan Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina di Laut Cina Selatan," katanya Horne dalam sebuah pernyataan.
Kedua pejabat tersebut kemudian sepakat bahwa AS dan Filipina akan terus bekerja sama untuk menanggapi tantangan di Laut China Selatan, tambah Horne.