Setelah China, Giliran Myanmar Kini Jadi Negara dengan Sebagian Besar Perusahaannya Masuk dalam Daftar Hitam

Kudeta tersebut memicu pemberontakan yang meluas, dan pasukan keamanan menanggapi dengan kekerasan dan menewaskan sedikitnya 275 orang.

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari 2021 yang membuka jalan bagi sanksi baru terhadap militer Myanmar dan kepentingannya.

Perintah tersebut membekukan dana sekitar US$ 1 miliar yang dipegang bank sentral Myanmar di New York Fed, yang coba ditarik oleh junta militer setelah merebut kekuasaan.

AS, Inggris, Uni Eropa dan Kanada, telah menjatuhkan beberapa sanksi terhadap jenderal tinggi Myanmar termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing.

Baca Juga: Inilah Kisah Angel, Aktivis Myanmar yang Ditembak Saat Demo Anti-Kudeta, Kuburannya Digali oleh Junta Militer dan Ini yang Mereka Lakukan!

Militer mengendalikan sebagian besar perekonomian Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, mulai dari perusahaan bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini