Find Us On Social Media :

Kudetanya Ditentang Keras oleh Turki, Nyatanya Mesir Bisa Lagi Jalin Hubungan Diplomatik Pertama dengan Turki Sejak Konflik 2013 Lalu

By Maymunah Nasution, Sabtu, 13 Maret 2021 | 06:30 WIB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Fattah al-Sisi

Intisari-online.com - Hubungan bilateral dua negara Turki dan Mesir tumbuh kembali setelah mati suri sejak konflik tahun 2013.

Dikutip dari Kompas.com, Turki pada Jumat (12/3/2021) mengadakan kontak diplomatik pertama dengan Mesir.

Kontak ini dilakukan pertama kali sejak Presiden Fattah al-Sisi menggulingkan pemimpin Islam yang didukung Ankara, Mohamed Morsi pada 2013.

Kedua kekuatan telah berselisih tentang berbagai masalah dan menemukan diri mereka di sisi berlawanan dari perang di Libya, seperti yang dilansir dari AFP pada Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Tak Gentar Ancaman Sanksi dari AS, Turki Tetap Akan Beli Lagi Rudal S-400 Buatan Rusia

Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjangkau beberapa lawannya ketika dia mencoba untuk keluar dari isolasi diplomatik yang berkembang dan menghadapi potensi sanksi dari UE.

Serangan datang ketika Turki menderita gelombang kesengsaraan ekonomi dan menghadapi sikap keras dari pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada awal Maret telah mengisyaratkan bahwa Ankara siap untuk merundingkan perjanjian maritim baru untuk Mediterania timur dengan Kairo.

Dia mengatakan kepada media pemerintah Turki pada Jumat (12/3/2021) bahwa kedua negara telah membuat "kontak di tingkat intelijen dan kementerian luar negeri dengan Mesir".

Baca Juga: Akhir Tragis Hidup Sphinx, Makhluk Setengah Manusia Setengah Singa Cerdas yang Suka Bermain-main dengan Korban Sebelum Melahapnya

Cavusoglu menambahkan bahwa "kontak tingkat diplomatik telah dimulai".

Anadolu mengutip pernyataan Cavusoglu bahwa kurangnya kepercayaan adalah hal yang wajar pada tahap awal diskusi.

"Untuk alasan ini, negosiasi sedang berlangsung dan dilanjutkan dengan strategi tertentu, road map," katanya.

Tidak ada masalah

Baca Juga: Dibuka oleh Mesir sebagai Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia, Ini Negara-negara Arab yang Juga Memberikan Dukungan Serupa

Ekonom pasar berkembang Timothy Ash dari BlueBay Asset Management mengatakan langkah itu adalah "perubahan haluan yang benar-benar luar biasa bagi Erdogan".

"Menunjukkan tatanan dunia baru di bawah Biden, atau kembali ke sesuatu yang lebih familiar," kata Ash dalam sebuah catatan.

Turki dan Mesir mengusir duta besar negara satu sama lain dan menurunkan hubungan mereka pada 2013.

Erdogan telah berulang kali menyebut Sisi sebagai "presiden pengacau" yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian ribuan warga sipil.

Baca Juga: Dikenal sebagai Negara dengan Kekuatan Militer Mentereng pada Perang Dunia I, Ternyata Inggris yang Dibantu India Pernah Dipecudangi Negara Lemah sampai Pilih Menyerah

Namun, pemimpin Turki yang bersikeras tidak banyak bicara tentang Sisi akhir-akhir ini, sambil mengurangi bahasanya pada berbagai urusan internasional.

Cavusoglu mengatakan pada Jumat (12/3/2021), bahwa Turki juga siap untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), salah satu saingan terbesarnya di dunia Arab, selain Arab Saudi.

"Kami telah melihat lebih banyak pesan positif akhir-akhir ini dari Abu Dhabi," katanya.

"Kami tidak punya masalah dengan mereka, tapi mereka punya masalah dengan kami. Kami sekarang melihat pendekatan yang lebih moderat dari mereka," lanjutnya.

Baca Juga: Tak Mau Rugi Besar Didepak dari Program Jet Tempur F-35, Turki Rogoh Kocek Rp10,5 Miliar Sewa Firma Hukum Internasional untuk Bujuk Amerika

Hubungan Turki dengan Arab Saudi memburuk tajam setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Istanbul di Riyadh pada 2018.

Namun, Cavusoglu mengatakan pada Jumat (12/3/2021) bahwa Turki tidak memperlakukan kematian sebagai "masalah bilateral".

"Mereka mengubahnya menjadi masalah bilateral, tapi kami tidak pernah menuduh pemerintah Arab Saudi," terangnya.

Pengadilan Turki yang mengadili 26 tersangka Saudi in absentia atas pembunuhan Khashoggi pada bulan ini, menolak untuk mengakui laporan AS yang menyalahkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas pembunuhan tersebut.

Baca Juga: Bukti Jelas-jelas di Depan Mata, Biden Malah Tidak Akan Menghukum Putra Mahkota Arab Saudi Atas Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi

Laporan AS yang tidak diklasifikasikan itu mengatakan Washington memiliki alasan untuk menyimpulkan bahwa Pangeran Mohammed "menyetujui" operasi pembunuhan itu.

Sebab, sesuai dengan polanya "menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri".

Cavusoglu menekankan, "Kami tidak melihat alasan untuk tidak meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi."

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini