Intisari-online.com - Tahanan imigrasi baru saja dideportasi dari Myanmar oleh Malaysia.
Selasa 23/2/2021 Malaysia menderpotasi lebih dari 1000 tahanan imigrasi.
Mereka tetap melakukannya meski ada perintah pengadilan untuk menghentikan pemulangan dan petisi dari kelompok HAM.
Melansir AFP pada Selasa (23/2/2021), para migran dipulangkan dengan menggunakan bus dan truk ke Myanmar ke pangkalan militer di pantai barat Malaysia, di mana 3 kapal Angkatan Laut militer Myanmar berlabuh.
Amerika Serikat dan PBB telah mengkritik rencana deportasi warga Myanmar di tengah konflik kudeta militer dalam negerinya yang masih berkecamuk.
Kelompok HAM mengatakan bahwa ada para pencari suaka juga di antara kelompok yang akan dideportasi itu.
Beberapa jam sebelum deportasi dilakukan, pengadilan Kuala Lumpur memerintahkan tindakan itu ditangguhkan sementara sampai para aktivis mengajukan gugatan hukum.
Para aktivis HAM berpendapat bahwa jika deportasi tetap dilakukan, maka Malaysia akan melanggar tugas internasionalanya, karena memulangkan orang-orang rentan dalam risiko lebih besar, di mana terjadi perebutan kekuasaan oleh militer.
Namun, kapal-kapal itu tetap berlayar membawa 1.086 tahanan imigrasi, dengan pihak berwenang tidak memberikan penjelasan mengapa perintah pengadilan tersebut diabaikan.
Kepala imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud maju memberi jaminan bahwa tidak ada anggota minoritas Rohingya yang dianiaya, atau pencari suaka yang dideportasi.
“Semua yang telah dideportasi setuju untuk kembali atas kehendak bebasnya sendiri, tanpa dipaksa,” kata Khairul.
Ia mengatakan mereka yang dideportasi telah ditahan di pusat tahanan imigrasi sejak 2020.
Pihak berwenang sebelumnya mengatakan 1.200 tahanan imigrasi akan dideportasi, dan tidak jelas mengapa jumlah akhirnya lebih rendah.
Pengungsi dari daerah konflik
Para pejabat bersikeras bahwa mereka yang dipulangkan telah melakukan pelanggaran, seperti memperpanjang visa mereka.
Kemudian, para pejabat itu mengatakan bahwa deportasi adalah bagian dari program reguler mereka untuk memulangkan migran dari bagian-bagian yang lebih miskin di Asia.
Sekitar 37.000 orang asing dipulangkan tahun lalu. Malaysia adalah rumah bagi jutaan migran yang bekerja dengan gaji rendah, seperti konstruksi.
Jarang bagi kelompok HAM untuk mengajukan gugatan hukum terhadap deportasi, tetapi mereka didorong untuk melakukannya, karena khawatir para migran akan menghadapi risiko yang lebih besar sejak militer Myanmar merebut kekuasaan.
Selain itu, karena sebagian dari orang yang dideportasi adalah para pencari suaka.
Aktivis semakin khawatir sejak pihak berwenang memblokir badan pengungsi PBB untuk mengakses pusat penahanan imigrasi di Malaysia pada 2019.
Langkah itu artinya PBB tidak dapat menilai, apakah orang asing adalah migran ekonomi yang mencari pekerjaan atau pencari suaka yang melarikan diri dari penganiayaan dan konflik, yang biasanya diberikan status pengungsi dan hak untuk tetap tinggal di Malaysia.
Dalam kasus terbaru, Lilianne Fan, direktur internasional Yayasan Geutanyoe, yang bekerja dengan para pengungsi, mengatakan para tahanan imigrasi diyakini termasuk anggota minoritas Chin Kristen dan orang-orang dari negara bagian Kachin dan Shan yang dilanda konflik.
Sejak kudeta militer, pihak berwenang di Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha secara bertahap meningkatkan penggunaan kekuatan mereka, yang telah mengakibatkan 3 pengunjuk rasa anti-kudeta tewas dalam demonstrasi.
Malaysia awalnya menyatakan "keprihatinan serius" atas kudeta tersebut, tetapi hanya beberapa hari kemudian muncul berita bahwa pihaknya telah menerima tawaran dari junta Myanmar untuk mengirim kapal perang untuk memulangkan para tahanan imigrasi.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini