Dengan AS menarik pasukan dari Afghanistan dan zona perang di Timur Tengah, mereka telah fokus dengan kompetisi raksasa bersama China dan Rusia.
Pakistan telah merasakan dampak pergantian politik sejak 2018 ketika administrasi Trump memberi sanksi tarif kepada Beijing dan meluncurkan kampanye diplomasi melawan Belt and Road Initiative (BRI).
Penasihat keamanan nasional di administrasi Imran Khan, Moeed Yusuf, telah berulang kali membicarakan ketidaknyamanan Pakistan yang digambarkan sebagai pengganggu oleh AS yang mencari cara meyakinkan India meninggalkan kebijakan luar negeri tradisionalnya dan bergabung melawan China.
"Pakistan ingin hubungan bilateral Pakistan-AS yang tidak ditutupi oleh latahnya politik AS terhadap negara lain di wilayah ini," ujar Yusuf dalam pidatonya di Islamabad pada 22 Januari.
Islamabad telah berada di bawah tekanan dari AS untuk memotong skala estimasi dana kerjasama China-Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) sebesar 60 miliar Dollar AS.
Sejak diluncurkan tahun 2015, lebih dari 28 miliar Dolar AS telah dihabiskan untuk membangun pembangkit listrik dan infrastruktur penghubung China ke Timur Tengah melalui pelabuhan Gwadar, di pantai Pakistan.
Sejak perlambatan 2 tahun dengan perubahan pemerintah di Islamabad, Pakistan menguatkan kembali CPEC tahun lalu dengan tandatangani kontrak untuk proyek tenaga hidro di separuh wilayah Kashmir yang mereka kuasai.
Kontrak itu sontak membuat marah India yang menjadi penguasa wilayah Kashmir yang lainnya dan menyebabkan munculnya konflik dengan China di wilayah Ladakh.