Biden mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi minggu ini.
Dia menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak akan menghentikan bantuan ke Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Hukum AS melarang memberi bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah masuk daftar blacklist pelarangan berkunjung dan bertransaksi ke AS.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakan dengan sekutunya.
"Kami dapat sanksi yang bahkan lebih keras dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang sependapat dengan kami," kata Price.
Protes massa terhadap kendali militer telah berlangsung besar-besaran di seluruh kota dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi menyusul penggulingannya pada 1 Februari.
Para pengunjuk rasa menghadapi polisi sehari setelah pihak berwenang membubarkan kerumunan di tempat lain dengan gas air mata dan peluru karet, serta meningkatkan pelecehan mereka terhadap partai pemimpin yang digulingkan itu.
Baca Juga: Myanmar Memanas, Tak Ingin Pemerintahan Militer Berkuasa Demonstrasi Lawan Militer pun Berlanjut