Tentara menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun di negara itu.
Tentara mengatakan, pihaknya telah menanggapi apa yang disebut penipuan pemilu.
Min Aung Hlaing, yang hampir pensiun, menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, tanpa memberikan kerangka waktu yang jelas.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, yang menang telak 83% dalam pemilihan 8 November, mengatakan bahwa dia meminta masyarakat untuk memprotes pengambilalihan militer.
Akan tetapi, jalan-jalan nampak sepi semalaman setelah pasukan dan polisi anti huru hara mengambil posisi di ibu kota, Naypyitaw, dan pusat perdagangan utama Yangon. Sambungan telepon dan internet terputus.
Banyak masyarakat di Myanmar menyuarakan kemarahan mereka di media sosial.
Data di Facebook menunjukkan lebih dari 325.000 orang telah menggunakan tagar #SaveMyanmar yang menandakan oposisi terhadap kudeta, dan beberapa orang mengubah gambar profil menjadi hitam untuk menunjukkan kesedihan atau merah mereka untuk mendukung NLD, seringkali dengan potret Suu Kyi yang kini berusia 75 tahun, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 1991.
“Kami sebagai warga negara Myanmar tidak setuju dengan langkah saat ini dan ingin meminta para pemimpin dunia, PBB dan media dunia membantu negara kami - para pemimpin kami - rakyat kami - dari tindakan pahit ini,” kata salah satu pesan yang diposting ulang secara luas seperti yang dilansir Reuters.
Empat kelompok pemuda mengutuk kudeta tersebut dan berjanji untuk "berdiri bersama rakyat" tetapi tidak mengumumkan tindakan spesifik.