Intisari-Online.com – Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan, Senin (1/2/2021).
Penangkapan tersebut terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer dalam beberapa hari terakhir.
Pihak militer pun mengumumkan bahwa Myanmar kini dalam keadaan darurat pemerintahan selama satu tahun untuk menjaga stabilitas negara.
Namun, para pemimpin Barat mengutuk kudeta oleh militer Myanmar terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi.
Ratusan ribu pendukungnya turut melakukan aksi melalui media sosial untuk menyuarakan kemarahan mereka atas pengambilalihan tersebut.
Melansir Reuters, peristiwa kudeta yang terjadi tiba-tiba pada Senin (1/2/2021) dini hari menggagalkan upaya bertahun-tahun untuk membangun demokrasi di negara yang dilanda kemiskinan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang prospek mengembalikan satu juta pengungsi Rohingya.
Menurut para diplomat, Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Selasa di tengah seruan untuk tanggapan yang kuat terhadap penahanan Suu Kyi dan puluhan sekutu politiknya, meskipun hubungan dekat Myanmar dengan anggota dewan China akan berperan dalam keputusan apa pun.
Presiden AS Joe Biden mengatakan kudeta itu merupakan serangan langsung terhadap transisi Myanmar menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Baca Juga: China Bisa Kegirangan dengan Kudeta Militer Myanmar, Jepang Ungkap Ini yang Akan Didapatkan Tiongkok