Negara Ini Sedang Dilanda Darurat Pemerintahan, Ternyata Jauh Sebelum Kudeta, Pemerintah Myanmar Sudah Terendus Lakukan Praktik Kotor Ini

Baca Juga: Alasan Selandia Baru Keluar dari Pakta ANZUZ, Perjanjian Keamanan 3 Negara yang Dibentuk Demi Lindungi Perdamaian Kawasan Pasifik

Melansir The Conversation, terlepas dari pembubaran junta pada tahun 2010, militer Myanmar (secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw) telah mempertahankan kekuatan politik dan ekonomi yang besar.

Seperempat kursi parlemen disediakan untuk pejabat militer.

Tatmadaw juga mengontrol beberapa konglomerat komersial besar dengan pengaruh ekonomi yang tidak proporsional, yang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun kronisme dan korupsi.

Sanksi internasional yang berat yang dijatuhkan pada Myanmar selama pemerintahan junta militer telah dicabut.

Baca Juga: Situasi Sedang Darurat, Militer Myanmar Mengaku Sudah Gulingkan Pemerintah dan Kuasai Negara Itu Hari Ini, Begini Nasib Pejabat yang Digulingkan

Namun, para pembela hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan agar tidak berbisnis dengan Tatmadaw karena kekejaman hak asasi manusianya.

Seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghindari berbisnis dengan Tatmadaw berasal dari operasinya tahun 2016 melawan Arakan Rohingya Salvation Army, pemberontakan separatis Islam yang berbasis di negara bagian barat Rakhine.

Rahkine adalah sekitar sepertiga Muslim, sebagian besar etnis Rohingya, sebuah kelompok dengan budaya dan bahasanya sendiri yang khas.

Tindakan keras tersebut dengan cepat memburuk menjadi krisis hak asasi manusia.