Xiaomi mengklaim pembatasan investasi terhadap investor AS yang mulai berlaku pada 15 Maret 2020 lalu akan menyebabkan "kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki pada Xiaomi."
Xiaomi mengatakan 75% hak suara perusahaan dipegang oleh pendiri Lin Bin dan Lei Jun, tanpa kepemilikan atau kendali dari individu atau entitas yang berafiliasi dengan militer.
Pihak Xiaomi menyebut bahwa sejumlah besar pemegang sahamnya adalah orang AS.
Tiga dari 10 pemegang saham biasa teratas Xiaomi adalah grup investasi institusi asal AS.
"Hubungan strategis perusahaan dengan lembaga keuangan AS akan rusak secara signifikan," kata pengaduan tersebut.
"Selain itu, asosiasi publik Xiaomi dengan militer China akan secara signifikan merusak posisi perusahaan dengan mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diukur atau diperbaiki dengan mudah."
Departemen Pertahanan AS dan Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar oleh Reuters.
Sebelumnya pada pertengahan Januari lalu saham Xiaomi anjlok setelah dimasukkan ke daftar hitam tersebut.