Intisari-Online.com - Tak hanya kepada Amerika Serikat (AS) dan India saja, China juga menyiapkan rencana mengerikan di Laut China Selatan.
Dilaporkan China telah "meningkatkan situasi yang sudah sangat berbahaya" di Laut China Selatan.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Dilansir dari express.co.uk pada Selasa (26/1/2021), China mengeluarkan undang-undang baru Jumat lalu yang mengizinkan Penjaga Pantai dan angkatan udaranya sendiri untuk menembak dan menghancurkan kapal asing di Laut China Selatan.
Tindakan tersebut mengejutkan para pengamat AS, dengan seorang ahli menyebutnya sebagai langkah yang waktunya tidak tepat.
Robert Manning, seorang rekan senior dari Dewan Atlantik di Washington DC, mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak terdeteksi oleh banyak orang di AS.
Tetapi merupakan titik api potensial dalam konflik militer antara kedua negara adidaya tersebut.
Hukum Penjaga Pantai secara eksplisit mengizinkan penjaga pantai China untuk menembaki kapal asing, memungkinkan mereka menggunakan "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.
"Saya pikir waktunya tidak tepat karena China tampaknya menginginkan awal yang baru dengan Presiden Joe Biden," kata Manning.
"Ini tampaknya menuju ke arah yang berlawanan."
"Hubungan telah berada di bawah spiral kematian di bawah Trump."
"Ada konsensus bipartisan yang kuat tentang China di Kongres AS dan itu negatif."
"Ini benar-benar meningkatkan situasi yang sudah sangat berbahaya di Laut China Selatan."
Manning mengklaim bahwa China harus membatalkan hukum, yang "memperkuat semua tindakan negatif yang telah mereka ambil".
"Undang-undang tersebut mulai berlaku pada pertama Februari, jadi kita harus melihat bagaimana penerapannya."
"Tetapi jika China serius mencoba memulai kembali hubungan dengan AS, mereka perlu menunjukkan perubahan perilaku."
Pakar menyarankan AS kemungkinan akan membalas melawan hukum, menambahkan: "Dengan sekelompok tangan Asia yang sangat berpengalaman di tim Biden, saya berharap mereka mengawasi dengan cermat dan saya mengharapkan tanggapan."
Ha Hoang Hop, seorang peneliti di ISEAS – Yusof Ishak Institute Singapura, mengatakan undang-undang tersebut juga dapat dianggap sebagai peringatan bagi Washington.
"Undang-undang tersebut meningkatkan risiko menimbulkan insiden yang tidak diinginkan di laut."
Hanya sehari setelah undang-undang tersebut disahkan, AS mengirim kelompok kapal induk yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt ke Laut China Selatan.
Pejabat AS mengklaim patroli itu dimaksudkan untuk mempromosikan "kebebasan laut" - tanggapan langsung terhadap agenda maritim Beijing.
Patroli itu juga mengikuti ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut setelah Taiwan melaporkan serangan pembom dan jet tempur China ke zona identifikasi pertahanan udaranya.
Undang-undang tersebut juga memberi wewenang kepada penjaga pantai China untuk menghancurkan bangunan negara lain yang dibangun di atas terumbu karang dan pulau-pulau yang diklaim oleh China dan untuk menyita atau memerintahkan kapal asing yang secara ilegal memasuki perairan teritorial China untuk pergi.
RUU tersebut bahkan menyatakan bahwa China dapat menggunakan kapalnya atau bahkan pesawat pembom untuk mengambil kapal asing.
Beijing menegaskan memiliki kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan - klaim yang dibantah oleh AS dan negara tetangga lainnya.
Di masa lalu, China telah mengirimkan penjaga pantainya untuk mengusir kapal penangkap ikan dari negara lain, yang terkadang mengakibatkan kapal-kapal tersebut tenggelam.
Christian Le Miere, seorang analis diplomasi maritim, mengatakan undang-undang baru itu "menyerang inti" kebijakan kebebasan navigasi AS di Laut China Selatan.