Lebih herannya lagi, Jepang, satu-satunya negara yang menderita serangan nuklir, juga malah tidak sepakat dengan perjanjian itu.
Padahal para penyintas pemboman itu mendorong agar kesepakatan itu disepakati oleh Jepang.
Dalih Jepang adalah mereka juga menggunakan dan memiliki senjata nuklir, tapi Pemerintah telah mengatakan mengejar aturan larangan tidak realistis dengan negara-negara pemilik dan non-pemilik nuklir terbagi tidak setara.
Meski begitu, eksekutif direktur untuk Kampanye Internasional Menghapus Senjata Nuklir, Beatrice Fihn, pemenang koalisi Nobel 2017, menyebut hari itu merupakan "hari besar untuk hukum internasional, untuk PBB dan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki."
Perjanjian itu menerima ratifikasi kelima pada 24 Oktober lalu, memicu periode 90 hari sebelum resmi berlaku pada 22 Januari kemarin.
Kamis lalu, Fihn mengatakan kepada The Associated Press jika 61 negara telah setujui perjanjian itu, dengan persetujuan akan muncul lagi Jumat besoknya.
Perjanjian memerlukan semua negara yang setuju "tidak sedang mengembangkan, menguji, memproduksi, mengembangkan atau memiliki stok nuklir atau alat nuklir lainnya."
Perjanjian ini juga melarang pengiriman atau penggunaan senjata nuklir ataupun bahan peledak nuklir, dan ancaman untuk menggunakan senjata seperti ini, dan memerlukan pihak yang berkepentingan untuk mempromosikan perjanjian ini ke negara lain.