Fihn mengatakan perjanjian ini sangatlah signifikan karena akan menjadi kunci instrumen legal, bersama dengan Konvensi Jenewa dalam mengatur hajat hidup orang banyak dan konvensi melarang senjata kimia dan biologi serta ranjau darat.
Sekretaris Umum PBB Antonio Guterres mengatakan perjanjian itu tunjukkan dukungan untuk pendekatan multilateral untuk pelucutan senjata nuklir.
"Senjata nuklir menjadi ancaman yang tumbuh dan dunia memerlukan aksi mendesak memastikan hilangnya senjata ini dan mencegah bencana manusia dan konsekuensinya terhadap lingkungan," ujarnya.
Namun sepertinya negara pemilik nuklir tidak berpikir demikian.
Saat perjanjian itu hampir mencapai 50 ratifikasi sesuai yang diperlukan untuk mencapainya bisa berlaku, administrasi Trump menulis surat kepada negara-negara yang setuju.
Surat Trump mengatakan mereka membuat "kesalahan strategis" dan mendesak mereka menarik kembali ratifikasinya.
Surat itu mengatakan kesepakatan itu "mengulang kembali semua usaha verifikasi dan pelucutan" dan akan membahayakan perjanjian setengah abad Non-Proliferasi Nuklir, dianggap sebagai upaya non-proliferasi.
Fihn mengatakan jika larangan tidak akan mengurangi non-proliferasi karena larangan itu adalah "tujuan akhir dari Perjanjian Non-Proliferasi."