Dengan Licik Kelabui Bank AS Agar Salurkan Pendanaan untuk Perdagangan dengan Korea Utara, Seperti Ini Modus Penipuan Perusahaan Indonesia ke Korea Utara yang Diungkap FBI Sendiri

Maymunah Nasution

Penulis

Senjata Korea Utara, yang membuat Korea Utara mendapat sanksi dari PBB dan AS, tapi baru-baru ini Indonesia justru melanggar sanksi ini

Intisari-online.com -Perusahaan kertas rokok asal Indonesia, PT Bukit Muria Jaya (BMJ) ditangkap FBI atas penipuan bank untuk pengiriman produk untuk pelanggan Korea Utara.

BMJ dikenai denda sebesar US$ 1,561 juta dan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan Departemen Kehakiman AS.

Selain itu, BMJ juga telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) Departemen Keuangan.

Melansir situs resmi Departemen Kehakiman AS justice.gov, berikut adalah modus penipuan yang dilakukan BMJ:

Baca Juga: Kemitraan Indonesia dengan Korea Utara Sudah Lama Dilakukan, Tapi Perusahaan Kertas Rokok Ini Malah Bisa Kena Sanksi dari AS Karena Berdagang dengan Korea Utara, Apa Salahnya?

BMJ mengakui bahwa mereka menjual produk ke dua perusahaan Korea Utara serta satu perusahaan perdagangan China dan mengetahui bahwa produk tersebut ditujukan ke Korea Utara.

Pada saat itu, sanksi AS terhadap Korea Utara melarang bank koresponden di Amerika Serikat untuk memproses transfer kawat atas nama pelanggan yang berlokasi di Korea Utara.

Setelah mengetahui bahwa salah satu pelanggan Korea Utara mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran ke BMJ, personel BMJ setuju untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan transaksi tersebut.

Menerima pembayaran pihak ketiga ini demi menghindari pemantauan sanksi dan sistem kepatuhan bank AS, sehingga mendorong mereka untuk melakukan transaksi terlarang.

Baca Juga: Mengenaskan! Hampir Hancur di Tahun 2020, Pakar Malah Sebut Tahun 2021 Tidak Akan Lebih Baik untuk Korea Utara, Apa Sebabnya?

Sebelumnya diberitakan, BMJ telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) Departemen Keuangan AS. BMJ mengakui dan menerima pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dan setuju untuk membayar denda yang sesuai dengan pelanggarannya.

BMJ setuju untuk menerapkan program kepatuhan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran undang-undang dan peraturan sanksi AS dan secara teratur melaporkan kepada Departemen Kehakiman AS tentang pelaksanaan program itu.

Selain itu, BMJ juga berkomitmen untuk melaporkan pelanggaran hukum AS yang relevan kepada Departemen Kehakiman AS dan untuk bekerja sama dalam penyelidikan pelanggaran tersebut.

Dengan asumsi BMJ terus mematuhi perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, pemerintah telah setuju untuk menunda penuntutan untuk jangka waktu 18 bulan, setelah itu, pemerintah akan berusaha untuk membatalkan dakwaan.

Baca Juga: Disejajarkan dengan Nuklir dan Rudal Sebagai 'Pedang Segala Tujuan', Senjata Siber Korea Utara Pernah Bikin Lumpuh 300 Ribu Komputer di 150 Negara, Ini Sumber 'Kekuatannya'

"Melalui skema multinasional yang canggih dan ilegal, BMJ sengaja mengaburkan sifat sebenarnya dari transaksinya untuk menjual dagangannya ke Korea Utara," kata Asisten Jaksa Agung Keamanan Nasional AS John Demers.

“BMJ menipu bank-bank AS untuk memproses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korea Utara.

"Penegakan ketat rezim sanksi menekan Korea Utara untuk menjauh dari terlibat dalam kegiatan berbahaya dan berperang, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal.

"Departemen tersebut berkomitmen untuk mengambil tindakan penegakan hukum dengan harapan suatu hari Korea Utara akan berintegrasi kembali ke dalam komunitas bangsa," tambah Demers.

Baca Juga: Korea Utara Dituduh Tujuh Negara Salah Satunya AS untuk Gunakan Pandemi Sebagai 'Cara Pelanggaran HAM', PBB Sampai Turun Tangan

Sementara itu, Penjabat Pengacara AS Michael R. Sherwin untuk District of Columbia menambahkan, BMJ dengan sengaja menipu bank-bank AS dan merusak integritas sistem keuangan AS untuk terus berbisnis dengan Korea Utara.

“Kami ingin menegaskan kepada semua orang dan bisnis yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam skema serupa untuk melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara, bahwa menggunakan perusahaan dan faktur palsu tidak akan melindungi Anda. Kami akan menemukan Anda dan menuntut Anda," tegasnya.

Alan E Kohler Jr, Asisten Direktur Divisi Kontra Intelijen FBI menjelaskan, sanksi terhadap Korea Utara dirancang untuk melindungi komunitas internasional

"Perusahaan ini menggunakan asap dan cermin untuk mencoba menyembunyikan aktivitas ilegalnya, tetapi FBI dan mitranya melihat melalui tabir asap dan membantu membawa terdakwa ke pengadilan," jelas Kohler.

Baca Juga: Gara-gara Transaksi Bitcoin Ini, FBI Curiga Pihak Asing yang Terlibat dalam Kerusuhan Gedung Capitol, Rusia atau China?

Sanksi AS dan sanksi PBB dikenakan atas program nuklir Korea Utara, agar komunitas internasional tidak terlibat apapun dalam penciptaan senjata pemusnah massal seperti rudal balistik ataupun senjata nuklir.

Hal ini karena jika kemungkinan terburuk terjadi perang, maka tidak ada yang terlibat dalam persiapan peralatan perangnya.

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait