Penulis
Intisari-online.com -Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara kembali masuk ke pembahasan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Langkah tersebut diambil DK PBB karena tujuh anggotanya membawa tuduhan jika Korea Utara menggunakan pandemi Covid-19 sebagai cara menindas HAM para rakyat.
Ketujuh negara tersebut adalah Jerman, Inggris, Perancis, Belgia, Estonia, Republik Dominika dan terakhir Amerika Serikat.
Pembahasan dilaksanakan dalam pertemuan virtual tertutup DK PBB, mengenai masalah pelanggaran HAM di Korea Utara.
"Pelanggaran HAM DPRK (Democratic People's Republic of Korea) adalah ancaman yang sebentar lagi terjadi bagi perdamaian dan keamanan internasional," ujar Diplomat Jerman untuk PBB Christoph Heugen.
Ia membacakan pernyataan tujuh anggota PBB tersebut.
"Pemerintah DPRK mengalihkan sumber daya dari rakyatnya ke program rudal balistik dan nuklir terlarang," ujarnya diwartakan Reuters.
Tim Korea Utara PBB di New York tidak segera membalas permintaan komentar atas pertemuan DK PBB tersebut.
Tuduhan pelanggaran HAM telah senantiasa ditampik oleh Korea Utara.
PBB malah disalahkan oleh Pyongyang karena tidak berperikemanusiaan dengan memberi sanksi-sanksi yang memberatkan rakyat Korea Utara.
Diplomasi Trump yang gagal
Sanksi PBB telah diterapkan kepada Pyongyang sejak 2006 atas program rudal balistik dan program nuklir yang melanggar kesepakatan nuklir tersebut.
"Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan program nuklir mereka di atas kebutuhan warganya dan isolasi mereka dari komunitas internasional adalah sangat salah dan memperburuk dampak pandemi di Korea Utara," papar Heusgen.
Sementara itu Dewan Keamanan terhitung telah melakukan 4 kali pertemuan tahunan antara 2014 sampai 2017 mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara.
Tahun 2018, isu itu tidak didiskusikan di tengah upaya pemimpin Korea Kim Jong-Un dan Presiden AS Donald Trump untuk berupaya menuju denuklirisasi Pyongyang.
Kini, upaya tersebut gagal dan mangkrak begitu saja.
Trump dan Kim telah bertemu kira-kira tiga kali sejak 2018, tapi tidak ada perkembangan signifikan untuk permintaan AS agar Korea Utara mengakhiri program persenjataan nuklir mereka serta permintaan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi tersebut.
Tahun lalu, setidaknya delapan anggota dewan mendesak pertemuan untuk membahas pelanggaran HAM.
Hal tersebut menyebabkan Pyongyang mengecam dan menyebut aksi tersbeut sebagai "provokasi serius" yang kemudian "akan kami respon dengan kuat".
Sementara itu AS justru tidak melakukan pertemuan lagi setelah ancaman Korea Utara meningkat di tengah ketegangan antara Pyongyang dan Washington, seperti diwartakan dari Al Jazeera.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini