Intisari-Online.com - Konflik di Laut China Selatan masih berlangsung hingga kini.
Konflik makin meluas, tak hanya melibatkan militer negara berkonflik saja, tetapi milisi non-militer pun mulai terlibat.
Tampaknya bentrokan antara China dan Filipina mulai memasuki babak baru, dengan milisi Filipina mulai turut serta dalam konflik di Laut China Selatan.
Pada masa-masa awal Presiden Filipina menjabat, Rodrigo Duterte membalikkan dekade kebijakan luar negeri dengan mengubah arah keberpihakan negaranya dari sekutu lama AS dan berputar menuju China.
Pejabat China dan Filipina menyatakan 'masa emas' dalam hubungan mereka.
Tetapi, empat tahun kemudian, masa emas itu berakhir.
Meningkatnya invasi militer China di Laut China Selatan dan janji-janji investasi yang tidak terpenuhi, ditambah dengan pandangan buruk publik di Filipina tas penanganan China terhadap virus corona, telah menuntun pemerintahan Duterte untuk memikirkan kembali hubungannya dengan Beijing.
Pengadilan internasional mendukung Filipina pada 2016 bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak valid.
Filipina yang mulai sadar untuk mendapatkan haknya atas bagian dari Laut China Selatan pun menegaskan kembali kemenangannya sebagai "tidak dapat dinegosiasikan" dan meminta China untuk mematuhi temuan itu dengan "niat baik".
Kini, Filipina pun tak akan tinggal diam lagi ketika China mengusik wilayahnya.
Meski salah satu cara yang ditepuh adalah dengan mengerahkan pasukan non-militer untuk melindungi wilayahnya di Laut China Selatan.
Melansir Express.co.uk, Selasa (27/10/2020), kepala angkatan laut Filipina Giovanni Carlo Bacordo mengumumkan bahwa negara itu akan mengirim ratusan milisi ke Laut China Selatan untuk menjaga kendali atas wilayah mereka.
Tetapi para ahli memperingatkan bahwa rencana baru itu akan meningkatkan risiko pertemuan antara pasukan non-militer di wilayah perairan itu.
Filipina baru-baru ini menegaskan kembali klaim mereka atas perairan Laut China Selatan.
Bacordo mengumumkan lebih dari 240 milisi akan dikirim ke Scarborough Shoal dan Kepulauan Spratly.
Jumlah tersebut berasal dari nelayan lokal, yang akan dilatih menjadi unit pengangkut laut untuk melawan penangkapan ikan China yang agresif.
Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengumumkan tidak ada anggaran pemerintah untuk pelatihan milisi, dan tidak ada jadwal untuk penempatan mereka.
Itu terjadi setelah tahun lalu melihat setidaknya 100 perahu nelayan milik milisi China berkerumun di sekitar Pulau Thitu, yang dimiliki oleh Filipina.
Tetapi Chen Xiangmiao, peneliti asosiasi dengan Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan, memperingatkan milisi yang baru diumumkan kemungkinan akan menyebabkan bentrokan yang lebih tidak resmi antara China dan Filipina.
Dia berkata: "Antara China dan Vietnam, konflik antara milisi atau kekuatan non-militer lainnya ... mungkin akan meningkat."
Collin Koh, peneliti dari S Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, menambahkan rencana baru itu merupakan reaksi terhadap ekspansi China yang agresif.
Dia menambahkan: “China menggunakan milisi maritim untuk mendukung klaim di perairan yang disengketakan, dan begitu pula Vietnam meskipun mereka berinvestasi dalam membangun angkatan laut dan badan penegakan hukum maritim mereka.
“Mungkin tepat untuk melihat milisi maritim sebagai bagian dari pendekatan 'seluruh bangsa' atau 'seluruh masyarakat' dalam mengamankan kepentingan maritim nasional.”
Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini menegaskan kembali klaim negaranya atas sebagian Laut China Selatan.
Baca Juga: Jika Terpilih Lagi, Ini Daftar Orang-orang yang Akan 'Dieksekusi' Trump, Siapa Saja?
Dalam pidatonya di majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duterte merujuk pada putusan tahun 2016 yang mengabadikan klaim Filipina atas perairan tersebut, yang telah diabaikan oleh negara tersebut sejak saat itu.
Namun Presiden menanggapi ekspansi China dalam pidatonya, dan berkata "penghargaan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional" dan bahwa "kami dengan tegas menolak upaya untuk melemahkannya."
Pidato tersebut menandai perubahan haluan dari hubungan sebelumnya dengan China.
Duterte pada bulan Juli mengatakan: “China mengklaimnya. Kami mengklaimnya. China punya senjata. Kami tidak memilikinya. Jadi, sesederhana itu."
Langkah tersebut juga mengikuti negara-negara di Laut China Selatan yang menolak kontrol agresif China atas perairan.